SIMALUNGUN _ Berdasarkan surat dari Pengurus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ( GMKI ) Cabang Siantar – Simalungun Nomor : 300197 / SC / EXT / B / GMKI-PSS / VI / 2024 Tanggal 03 Juni 2024 tentang pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa.
Dalam surat pemberitahuan disebut Massa GMKI berencana melakukan aksi unjuk rasa ke Mapolsek Tanah Jawa, Kantor Camat Tanah Jawa dan Puskesmas Tanah Jawa.
Sehubungan dengan hal tersebut, unit Intelkam telah melakukan penggalangan terhadap pengurus GMKI Siantar – Simalungun dan menyarankan agar penyampaian pendapat melalui unjuk rasa dilakukan dengan cara mediasi, yang mengundang pihak Puskesmas Tanah Jawa dan SPBU Balimbingan.
Selanjutnya, Pada Hari Rabu Tanggal 05 Juni 2024 Pukul 09.00 Wib dilaksanakan mediasi antara pihak puskesmas tanah Jawa dan SPBU Balimbingan dengan Pihak GMKI Siantar-simalungun bertempat di Aula Polsek Tanah Jawa. giat mediasi tersebut dipimpin oleh Kapolsek Tanah Jawa Kompol Asmon Bufitra serta dihadiri : Camat Tanah Jawa Maryaman Samosir, Danramil Tanah Jawa yang diwakili Serka Bambang, Ka puskesmas Tanah Jawa dr. Widia Saragih dan Pemilik / penanggung Jawab SPBU Balimbingan A. Samosir. bersama dengan Ketua GMKI Siantar – Simalungun Armada P. G Simorangkir beserta pengurus GMKI, Panit Intelkam Polsek Tanah Jawa, Kanit III Sat Intelkam Polres Simalungun.
Baca Juga : Peristiwa Tabrakan Beruntun Di Jln Narumonda Kota Pematangsiantar
Dalam mediasi tersebut pengurus GMKI Siantar-Simalungun menyampaikan 7 (tujuh) permasalahan :
1. Meminta Kapolsek Tanah Jawa segera melakukan pengawasan terhadap SPBU Tanah Jawa yang diduga sering kehabisan minyak sebelum waktunya akibat dari pengisian jeregen untuk di ecer kembali, yang sudah termasuk melanggar ketentuan dari Pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 Tentang Migas.
2. Meminta Kapolsek Tanah Jawa segera menindak lanjuti dugaan Penimbunan BBM bersubsidi berkedok surat rekomendasi Kepala Desa.
3. Meminta Camat Tanah Jawa sebagai Pemerintah Daerah segera menindak lanjuti izin SPBU Tanah Jawa akibat seringnya terjadi dugaan pelanggaran hukum.
4 Meminta Pertamina Patra Niaga agar segera memberikan sanksi tegas terhadap SPBU Balimbingan yang diduga mengabaikan Keputusan Menteri ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang jenis BBM khusus penugasan dan mengabaikan surat edaran dari Pertamina Patra Niaga dalam larangan pelayanan jerigen produk pertalite / JBKP
5. Meminta Kepala Puskesmas Tanah Jawa segera bertanggung jawab atas dugaan keluarnya surat kesehatan yang baru untuk PPK Tanah Jawa Terpilih.
6. Meminta Kepala Puskesmas agar membatalkan dugaan surat kesehatan yang telah di keluarkan untuk PPK Tanah Jawa Terpilih.
7. Meminta Kepala Puskesmas turun dari jabatan atas dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan untuk mengeluarkan surat kesehatan terbaru bagi PPK Tanah Jawa Terpilih. Kata ketua GMKI Siantar-Simalungun.
Baca Juga : Pesan Kapolsek Tanah Jawa, Saat Audensi Bersama Panwascam Se-Dapil 5
Menanggapi 7 tuntutan tersebut, perwakilan SPBU 14.221.245 yaitu A. Samosir menjelaskan : 1. Untuk masyarakat yang melakukan pengisian BBM dengan menggunakan jerigen yang selama ini terjadi di SPBU 14.221.245 Tanah Jawa sudah mematuhi segala aturan dan ketentuan yang mana adanya syarat dan administrasi yang sudah dilakukan masyarakat dengan meminta surat dari pihak desa dan pihak pertamina mengeluarkan Barcode sebagai acuan pihak SPBU mengeluarkan BBM dan itu pun hanya sebanyak 180 Liter / Minggu. Terangnya.
Terkait Penimbunan BBM, dipastikan tidak terjadi di Kecamatan Tanah Jawa karena di Tanah Jawa ini tidak pernah terjadi antrian panjang untuk pengisian BBM, ungkapnya lagi.
Lebih lanjut Ia mengatakan, “Bahwa sepengetahuan kami masyarakat mengambil BBM menggunakan Jerigen untuk Pertanian serta aktivitas masyarakat lainya dan jual eceran bukan untuk di timbun, dan Kami selaku pihak SPBU tidak memonitor sampai ke masyarakat paling bawah. Tanda Perwakilan SPBU.
Selanjutnya, Ka puskesmas Tanah Jawa dr. Widia Saragih menanggapi tuntutan GMKI, “Kami dari Pihak Puskesmas Tanah Jawa meminta maaf atas adanya permasalahan terkait surat kesehatan yang terjadi, namun permasalahan itu sudah dilaporkan ke Sat Reskrim polres Simalungun. Ucapnya.
Lebih lanjut dr Widia mengatakan, “Bahwa permasalahan tersebut adalah masalah perbuatan Oknum pribadi tidak ada menyangkut pautkan instansi Puskesmas Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Terangnya.
Cukup lama perdebatan antara GMKI dengan beberapa pihak terkait saat mediasi tersebut, hingga sekira pukul 10.00 Wib, keadaan aman dan terkendali, dan telah terjadi kesepakatan.
Dijelaskan dari hasil koordinasi dengan pihak GMKI Siantar-simalungun bahwasanya rencana aksi yang akan dilaksanakan Pada Hari Kamis Tanggal 06 Juni 2024 akan DIBATALKAN.
Baca Juga : Pengedar Narkoba Di Bandar Masilam Terciduk Polisi Diareal Perladangan Ubi
Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Asmon Bufitra SH MH, menyampaikan terimakasih atas kehadiran semua pihak, sehingga dalam mediasi tersebut, telah terjadi kesepakatan, sehingga keadaan masih aman dan terkendali, kita semua berharap setiap permasalahan kita hadapi dengan kepala dingin, dengan mencari solusinya, apalagi yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Tentunya hal ini akan menjadi pelajaran berharga, dan saya harapkan selalu berkomunikasi dengan baik, jika ada yang dinilai melanggar ketentuan, kami siap melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terang Kapolsek Tanah Jawa. (A01)
Editor Redaksi : A01
