SIMALUNGUN – Keprihatinan muncul ketika bantuan sosial yang seharusnya membantu meringankan beban keluarga justru harus terhenti akibat penerima terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online.
Bagi keluarga yang hidup dalam keterbatasan, BPNT/PKH bukan sekadar bantuan. Ada kebutuhan dapur, biaya sekolah anak, kebutuhan kesehatan dan berbagai keperluan sehari-hari yang terbantu dari program tersebut.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian Pemerintah Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. Bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah nagori menggelar sosialisasi solusi dan penanganan bantuan BPNT/PKH yang dihentikan, Rabu (09/09/2026).
Kegiatan tersebut digelar bukan untuk menyudutkan masyarakat, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan edukasi agar warga memahami persoalan yang terjadi serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh melalui mekanisme yang berlaku.
Pangulu Nagori Buntu Bayu, Palan Manurung, menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak yang mungkin dirasakan keluarga ketika bantuan sosial terhenti.
Ia mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga rekening dan tidak menggunakannya untuk aktivitas yang berkaitan dengan judi online.
“Kami tentu prihatin kalau bantuan yang sangat dibutuhkan keluarga sampai terhenti. Karena itu, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat penerima bantuan agar menjaga rekeningnya dengan baik dan jangan sampai digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan judi online,” ujar Palan.
Menurutnya, persoalan tersebut hendaknya menjadi pelajaran bersama. Jangan sampai kesalahan dalam menggunakan rekening atau keterlibatan dalam aktivitas yang dilarang justru berdampak kepada anggota keluarga yang tidak mengetahui apa-apa.
“Yang paling kita khawatirkan adalah keluarga ikut merasakan dampaknya. Karena itu, mari kita saling mengingatkan dan menjaga keluarga kita,” katanya.
Palan juga meminta masyarakat yang mengalami penghentian bantuan agar tidak malu untuk mencari informasi dan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait.
“Kalau ada masyarakat yang mengalami kendala, jangan takut dan jangan malu untuk bertanya. Pemerintah Nagori siap membantu mengarahkan dan berkoordinasi dengan TKSK maupun Pendamping PKH agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan solusi sesuai aturan,” ujarnya.
Palan mengingatkan bahwa judi online tidak hanya berdampak kepada orang yang memainkannya. Ketika kondisi ekonomi memburuk, keluarga dan orang-orang terdekat dapat ikut menanggung akibatnya.
Terlebih bagi keluarga penerima bantuan sosial yang memang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
“Mari kita jaga keluarga kita. Jangan sampai karena judi online, ekonomi keluarga semakin sulit dan bantuan yang seharusnya membantu kebutuhan sehari-hari malah ikut terhenti,” pesan Palan.
Sosialisasi bersama TKSK dan Pendamping PKH diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang benar, sekaligus mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila mengalami kendala terkait bantuan.
Pemerintah Nagori Buntu Bayu berharap masyarakat dapat mengambil hikmah dari persoalan tersebut dan semakin bijak dalam menggunakan rekening maupun layanan keuangan.
Sebab, ketika sebuah bantuan terhenti, yang mungkin ikut merasakan dampaknya bukan hanya satu orang. Ada keluarga yang menunggu, ada anak-anak yang membutuhkan, dan ada kebutuhan sehari-hari yang harus tetap dipenuhi.
Karena itu, pesan Pangulu Buntu Bayu bukan sekadar imbauan untuk menjauhi judi online.
Ini adalah ajakan untuk menjaga keluarga, menjaga masa depan anak-anak, dan tidak mempertaruhkan kebutuhan orang-orang tercinta demi sesuatu yang pada akhirnya dapat membawa kerugian. (Tim)
