SIMALUNGUN – Reses Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Jefra H. Manurung, S.H., di Huta VI Pondok II, Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan, tidak berhenti pada penyampaian aspirasi di hadapan ratusan masyarakat.
Usai mendengarkan keluhan warga, Jefra langsung meninjau SD Nomor 098162 Aek Kemangin di Huta VI Buntu Bayu. Langkah tersebut dilakukan setelah salah seorang guru dalam forum reses menyampaikan kondisi sekolah yang dinilai membutuhkan perhatian serius.
Di sekolah tersebut, Jefra melihat langsung sejumlah persoalan yang menjadi keluhan tenaga pendidik dan masyarakat. Bagian asbes dan jendela bangunan sekolah mengalami kerusakan, tenaga pengajar masih terbatas, honor guru dinilai belum memadai, sementara akses jalan menuju sekolah juga membutuhkan perhatian.
Persoalan tersebut menjadi semakin serius karena sekolah tersebut melayani sekitar 106 murid.
Artinya, persoalan yang dihadapi sekolah bukan sekadar kerusakan fisik bangunan. Ada persoalan yang menyentuh langsung hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, ketersediaan tenaga pendidik, kesejahteraan guru, serta akses menuju satuan pendidikan.
Dalam kegiatan reses, salah seorang guru menyampaikan kondisi tersebut secara langsung. Keluhan itu kemudian tidak berhenti sebagai bahan pembicaraan.
Peninjauan tersebut menjadi penting karena persoalan pembangunan sering kali terlihat berbeda ketika hanya dibicarakan dalam forum dibandingkan ketika dilihat langsung di lapangan.
Di hadapan kondisi sekolah tersebut, Jefra menilai aspirasi yang disampaikan guru dan masyarakat memang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Kalau masyarakat menyampaikan kondisi seperti ini, kita tidak cukup hanya mencatat. Kita harus melihat langsung kondisinya. Setelah kita lihat, baru kita bisa mengetahui apa yang memang menjadi kebutuhan dan bagaimana memperjuangkannya,” ujar Jefra.
Menurutnya, kondisi sekolah dengan jumlah murid mencapai 106 orang tidak boleh dipandang sebelah mata. Fasilitas pendidikan yang rusak dan keterbatasan tenaga pengajar berpotensi memengaruhi kenyamanan serta proses belajar mengajar apabila tidak segera mendapat perhatian.
“Ini menyangkut anak-anak kita. Mereka punya hak mendapatkan pendidikan yang layak. Karena itu, persoalan sekolah ini akan kita bawa dan kita komunikasikan dengan pihak eksekutif, khususnya pemerintah daerah, sesuai kewenangan yang ada,” tegasnya.
Jefra kembali menegaskan sikapnya bahwa dirinya tidak ingin memberikan janji kepada masyarakat hanya untuk menyenangkan mereka dalam kegiatan reses.
“Saya tidak berjanji. Tetapi saya akan mengusulkan kepada eksekutif, yaitu Bupati Simalungun, agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Menurut Jefra, DPRD memiliki fungsi menyerap aspirasi dan memperjuangkannya melalui mekanisme yang berlaku. Karena itu, ia meminta masyarakat tetap mengawal proses setelah aspirasi disampaikan.
“Saya lebih baik tidak berjanji daripada menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa kita wujudkan. Tetapi aspirasi ini akan kita bawa, kita usulkan dan kita perjuangkan sesuai kemampuan serta kewenangan kita,” katanya.
Terkait kondisi tenaga pendidik dan honor guru, Jefra menyatakan persoalan tersebut juga perlu dilihat secara menyeluruh dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kalau tenaga pengajarnya kurang, tentu harus menjadi perhatian. Begitu juga dengan kesejahteraan guru. Kita akan lihat kewenangan dan mekanismenya, kemudian kita komunikasikan dengan pemerintah daerah agar ada solusi yang bisa dilakukan,” jelasnya.
Selain kondisi bangunan dan tenaga pendidik, akses jalan menuju sekolah turut menjadi sorotan.
Menurut Jefra, pembangunan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari infrastruktur pendukung. Sekolah yang memiliki fasilitas memadai akan sulit memberikan pelayanan optimal apabila akses menuju lokasi masih menjadi kendala.
“Sekolah tidak berdiri sendiri. Akses jalannya juga penting. Bagaimana anak-anak dan guru bisa menjalankan aktivitas dengan baik kalau akses menuju sekolah tidak mendapat perhatian?” ujarnya.
Karena itu, persoalan akses jalan menuju SD Nomor 098162 Aek Kemangin juga akan menjadi bagian dari aspirasi yang dibawa dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Sebelumnya, masyarakat Buntu Bayu juga menyampaikan berbagai aspirasi lainnya, mulai dari perbaikan jalan, peningkatan fasilitas pendidikan, hingga pemberdayaan kelompok tani.
Untuk sektor pertanian, warga berharap adanya dukungan sarana produksi, pendampingan, peningkatan kapasitas serta akses pemasaran hasil pertanian.
Sementara persoalan jalan menjadi kebutuhan penting karena berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan kelancaran pengangkutan hasil pertanian.
Jefra menegaskan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan menjadi catatan DPRD.
“Kami dipilih oleh rakyat. Maka ketika rakyat menyampaikan persoalan, tentu kepentingan rakyat yang harus kita perjuangkan, bukan kepentingan pribadi seseorang,” tegasnya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa setiap aspirasi harus diperjuangkan berdasarkan data, kondisi nyata dan mekanisme hukum yang berlaku.
Peninjauan SD Nomor 098162 Aek Kemangin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Jefra H Manurung SH didampingi Kapolsek Tanah Jawa Kompol Banuara Manurung SH, Pangulu Buntu Bayu Palan Manurung, beberapa OPD dan Sekretaris Inspektorat Rinton Damanik SE, hal ini menjadi salah satu contoh bahwa reses seharusnya tidak berhenti pada forum pertemuan, foto bersama dan catatan aspirasi.
Ada persoalan yang harus dilihat langsung. Ada kerusakan yang harus diverifikasi. Ada kebutuhan guru yang harus dihitung. Ada kesejahteraan tenaga pendidik yang perlu diperhatikan. Dan ada akses jalan yang harus dipikirkan.
Dengan 106 murid yang setiap hari datang untuk belajar, kondisi sekolah tersebut kini menjadi pekerjaan rumah yang menunggu tindak lanjut.
Masyarakat sudah menyampaikan. Guru sudah berbicara. Wakil rakyat sudah melihat langsung.
Kini yang ditunggu adalah langkah pemerintah: apakah aspirasi tersebut hanya akan kembali menjadi catatan reses, atau benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh anak-anak, guru dan masyarakat Buntu Bayu.
(Tim)
