SIMALUNGUN – Pemerintah Nagori Buntu Turunan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, bersama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), menggelar sosialisasi terkait penanganan bantuan sosial BPNT/PKH bagi masyarakat yang bantuannya dihentikan karena terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 8 September 2026, sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyebab penghentian bantuan sekaligus solusi dan langkah yang dapat ditempuh oleh penerima manfaat.
Sosialisasi ini menjadi penting karena bantuan BPNT/PKH merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi keluarga yang membutuhkan. Ketika bantuan tersebut terhenti, tentu dapat memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan penjelasan mengenai mekanisme penanganan dan proses klarifikasi bagi penerima bantuan yang mengalami penghentian akibat terindikasi terkait judi online. Masyarakat juga diingatkan agar lebih berhati-hati dalam menggunakan rekening yang terhubung dengan bantuan sosial.
Pangulu Nagori Buntu Turunan, Reberton Nainggolan, SE, menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut bukan bertujuan untuk menyudutkan masyarakat, melainkan sebagai bentuk edukasi dan pendampingan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat penerima bantuan agar menjaga rekeningnya dengan baik dan jangan sampai digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan judi online. Jangan sampai bantuan yang sangat dibutuhkan keluarga justru terhenti karena persoalan tersebut,” pesan Reberton.
Ia juga meminta masyarakat yang mengalami penghentian bantuan agar tidak langsung berputus asa. Menurutnya, masyarakat dapat berkonsultasi dan mengikuti proses klarifikasi melalui pihak terkait untuk mengetahui langkah penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau ada masyarakat yang mengalami kendala, jangan takut dan jangan malu untuk bertanya. Pemerintah Nagori siap membantu mengarahkan dan berkoordinasi dengan TKSK maupun Pendamping PKH agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan solusi sesuai aturan,” ujarnya.
Reberton menegaskan, persoalan judi online tidak hanya berpotensi menguras kondisi ekonomi seseorang, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap kehidupan keluarga.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjauhi judi online dan menggunakan bantuan sosial sebagaimana mestinya.
“Mari kita jaga keluarga kita. Jangan sampai karena judi online, ekonomi keluarga semakin sulit dan bantuan yang seharusnya membantu kebutuhan sehari-hari malah ikut terhenti,” katanya.
Sementara itu, kehadiran TKSK dan Pendamping PKH dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami prosedur dan memperoleh informasi yang benar terkait status bantuan mereka.
Pemerintah Nagori Buntu Turunan berharap sosialisasi ini tidak berhenti sebatas penyampaian informasi, tetapi menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga bantuan sosial sekaligus melindungi ekonomi keluarga.
Sebab, bantuan sosial bukan sekadar angka yang masuk ke rekening. Di baliknya ada kebutuhan makan, pendidikan anak, kesehatan, dan harapan sebuah keluarga untuk bertahan hidup. Jangan sampai harapan itu terhenti karena aktivitas yang justru merugikan diri sendiri dan keluarga.
(Tim)
