Transparansi dan Akuntabilitas. Evaluasi LKPJ 2024 dan Peninjauan Infrastruktur oleh DPRD Simalungun.
ANEWS-Chanel — Kabupaten Simalungun, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) 5, menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan pada Kamis, 26 Juni 2025.
Tidak sekadar menggelar Rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 di Ruang Harungguan Kantor Camat Tanah Jawa, agenda ini turut dilengkapi dengan peninjauan langsung ke lapangan oleh anggota DPRD.
Rapat tersebut dihadiri oleh lima dari tujuh anggota DPRD Dapil 5, yaitu:
- Wakil Ketua DPRD Jefra H. Manurung, SH (NasDem),
- Ketua Fraksi Demokrat Johanes Sipayung, SE,
- Jefri Saragi (PDIP),
- Melisa Tarigan (Gerindra), dan
- Jhonson Sinaga, SH (PDIP).
Sementara, Ketua DPRD Sugiarto, SE (Golkar) dan Wakil Ketua Bonauli Rajagukguk, SH (Gerindra) berhalangan hadir karena agenda lain yang tak kalah penting.
Turut hadir pula empat camat dari wilayah Dapil 5:
- Maryaman Samosir (Camat Tanah Jawa),
- Doni Sinaga (Camat Huta Bayuraja),
- Riyan Pakpahan (Camat Hatonduhan), dan
- Bahhambi Sudiono (Camat Jawa Maraja Bah Jambi),
Serta perwakilan dari berbagai dinas, termasuk Kepala Dinas PU Hotbinson Damanik dan perwakilan Dinas Pertanian, Dinas DPNPM, Dinas Kesehatan, Disperindag, Dinas PSDA Kabupaten Simalungun.
Rapat ini menjadi forum evaluasi penting terhadap capaian program pemerintah tingkat kecamatan dan dinas, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Presentasi LKPJ dari masing-masing dinas memperlihatkan detil pelaksanaan program dan persoalan teknis yang muncul di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD menekankan pentingnya peningkatan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar lembaga demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan efektif.
Namun, transparansi tak berhenti di ruang rapat. Sebagai bentuk pengawasan aktif, para anggota DPRD langsung melakukan peninjauan ke beberapa lokasi strategis, yaitu:
- Kantor Camat Tanah Jawa yang baru dibangun,
- Jalan penghubung Tanah Jawa – Huta Bayuraja (proyek Dinas PU),
- Jalan Usaha Tani di Cinta Raja, Tanjung Pasir (proyek Dinas Pertanian).
Peninjauan ini bertujuan untuk memverifikasi langsung kualitas fisik pembangunan dan kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
Hasil verifikasi lapangan menemukan sejumlah kekurangan dalam proyek yang dikerjakan Dinas PU. Terkait hal ini, DPRD meminta Dinas PU segera menyerahkan dokumen RAB sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi anggaran.
Langkah ini mencerminkan komitmen DPRD terhadap pengawasan anggaran yang ketat, sekaligus menjamin bahwa proyek pembangunan memberikan manfaat nyata dan kualitas yang sesuai bagi masyarakat.
Kegiatan ini menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh—mulai dari evaluasi administratif hingga verifikasi fisik di lapangan—sebagai wujud dari prinsip good governance dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat Di Dapil 5 Kabupaten Simalungun.
Editor Redaksi : Bang Aziz
