ANEWS-Chanal//Simalungun – Rapat koordinasi yang digelar di aula Kantor Pangulu Bosar Nauli terkait masalah ternak lembu yang masuk ke kawasan areal TPL, Pangulu Bosar Nauli Heppy Sidauruk terkesan sangat tendensius.
Pada rapat koordinasi yang di hadiri Pangulu Nagori Bosar Nauli, Sekdes Bosar Nauli, Humas TPL, Kapospol Hatonduhan Aiptu YW Nainggolan, Gamot, Maujanah Nagori, dan beberapa tokoh masyarakat diantaranya Roberton Nainggolan SE, (Pangulu Buntu Turunan) serta masyarakat peternak Bosar Nauli.
Pada rapat tersebut, tak ada solusi yang bisa menjadi acuan, bahkan pihak TPL melalui Humas Bermarga Sinaga mendapat pesan dari manajemen melarang seluruh ternak lembu dilarang masuk ke arel TPL.
Baca Juga : Kapolres Langkat Pimpin Upacara Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 116 Tahun 2024 Kabupaten Langkat.
Humas PT. TPL mengatakan, “Kerugian PT. TPL diakibatkan ternak lembu masyarakat Bosar Nauli yang masuk merusak tanaman muda.
Dengan demikian putusan dari manajemen PT. TPL melarang seluruh ternak lembu Bosar Nauli masuk ke areal TPL baik ke tanaman tua terlebih ke tanaman muda, Kata menejmen TPL melalui Humasnya.
Keputusan tersebut tentu menjadi perdebatan masyarakat peternak di Bosar Nauli yang menghadiri rapat, mereka sangat kecewa, terlebih Pangulu Bosar Nauli Heppy Sidauruk tak memberikan perlindungan justru memojokkan masyarakat peternakan lembu di Bosar Nauli.
Heppy Sidauruk Pangulu Bosar Nauli, Mengatakan, “Pihak TPL meminta saya untuk menggelar rapat koordinasi, dengan warga peternak lembu, kerena pihak TPL sangat diresahkan akibat lembu yang merusak tanaman TPL, jika kita bisa kerjasama pihak TPL akan memberikan bantuan perbaikan jalan. Ungkapnya.
Bahasa yang disampaikan Pangulu Nagori Bosar Nauli, terkesan menyudutkan warga peternak lembu, Ia menganggap ternak lembu warga Bosar Nauli menghalangi bantuan dari PT. TPL.
Penyampaian Pangulu Bosar Nauli dianggap oleh warga yang hadir, bahwa Pangulu Bosar Nauli sangat tendensius dan sangat berpihak terhadap PT. TPL, apalagi saat Dia mengatakan jika lembu tak masuk ke areal TPL, pihak PT. TPL akan memberikan CSR, namun faktanya hingga saat inj PT. TPL tak pernah memberikan CSR nya, mereka hanya memberikan perbaikan jalan secara berkala, itupun nunggu di minta, kata salah satu warga yang menghadiri rapat tersebut.
Lebih jauh Warga mengatakan,”Kami warga masyarakat butuh makan, butuh kehidupan yang lebih baik, bukan hanya soal perbaikan jalan, yang kami butuhkan adalah solusi, dari masalah ini. Terangnya sambil berdiri ditengah rapat.
Sikap keberpihakan Pangulu Bosar Nauli ke PT. TPL itulah yang memicu warga protes, rapat koordinasi yang seharusnya mendapatkan solusi justru terkesan menyudutkan warga peternak di Bosar Nauli.
Selanjutnya Warga Bermarga Manurung, Ia sangat menyesalkan sikap Pangulu Bosar Nauli yang dinilai tak mampu menjadi penengah.
Baca Juga : JMSI Siap Dukung Polda Sumut Ciptakan Kondusifitas Jelang Pilkada Serentak 2024
Terpisah, Kapospol Hatonduhan Aiptu YW Nainggolan yang juga hadir saat rapat tersebut, saat di minta tanggapannya, Ia menyampaikan, “setiap keputusan harus didasari aturan, jangan mengambil tindakan tanpa ada aturan, kerena ada istilah KUHP ayat 1, pasal 1, begitu juga dengan pihak TPL, buatkan dulu aturan larangannya, kemudian disampaikan ke Pemerintah Nagori baru ke masyarakat peternak agar tak terjadi gesekan antara warga dengan pihak PT. TPL, hal ini perlu kita sampaikan demi terciptanya ketentraman ditengah masyarakat. dan tidak menimbulkan masalah baru. Tandas Kapospol Hatonduhan.
Editor Redaksi : A01
