SIMALUNGUN – Komitmen menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi pembangunan kembali ditegaskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Nagori Jawa Tongah II, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Jumat (19/12/2025). Forum tahunan ini tak sekadar menjadi agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk menyelaraskan kebutuhan riil warga dengan kebijakan pembangunan nagori tahun 2026.
Bertempat di Kantor Pangulu Nagori Jawa Tongah II, Musrenbangdes berlangsung dengan partisipasi luas lintas elemen. Hadir Pangulu Jawa Tongah II Limpo Suhardo Rajagukguk, seluruh perangkat nagori, perwakilan Camat Hatonduhan Edy Subagio, Pendamping Desa, perwakilan UPT PSDA, UPTD Pertanian, Kesehatan, Pendidikan, Ketua Maujana, Babinsa, Bhabinkamtibmas, kader PKK dan Posyandu, para Gamot dari setiap huta, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta warga.
Kehadiran berbagai unsur ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak lagi bersifat elitis, melainkan dibangun dari bawah melalui partisipasi aktif masyarakat.
Musrenbangdes diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai simbol persatuan dan tanggung jawab bersama dalam membangun nagori. Doa pembuka kemudian dipanjatkan sebagai harapan agar seluruh proses musyawarah berjalan jujur, terbuka, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Ketua Maujana dalam sambutannya menekankan bahwa Musrenbangdes harus menjadi instrumen nyata perubahan, bukan sekadar formalitas tahunan. Ia mengingatkan agar setiap usulan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga, terutama kelompok rentan.
“Musrenbang ini adalah ruang menentukan masa depan nagori. Setiap program harus menjawab masalah nyata masyarakat, bukan sekadar memenuhi daftar kegiatan. Kesejahteraan warga harus menjadi tujuan akhir,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah nagori, lembaga masyarakat, dan warga agar rencana yang disepakati dapat diwujudkan secara optimal.
Dalam arahannya, Pangulu Jawa Tongah II Limpo Suhardo Rajagukguk menegaskan bahwa Musrenbangdes 2025 difokuskan pada penajaman prioritas pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Ia menempatkan pemberdayaan kesejahteraan sebagai benang merah seluruh usulan.
Salah satu isu krusial yang kembali mengemuka adalah perbaikan jalan usaha tani, yang selama ini menjadi keluhan utama petani. Kondisi jalan yang rusak dan licin saat musim hujan dinilai menghambat distribusi hasil panen dan menekan pendapatan petani.
“Di beberapa titik jalan usaha tani ini memang sadah kita bangun, meski masih ada beberapa lokasi yang belum selesai. Kita akan terus berkoordinasi agar perbaikan segera direalisasikan, karena dampaknya langsung terhadap ekonomi masyarakat,” tegas Pangulu.
Meski demikian, Pangulu memastikan seluruh usulan dari setiap Gamot tetap dicatat dan dikaji secara objektif. Penentuan prioritas akan mempertimbangkan tingkat urgensi, manfaat jangka panjang, serta kemampuan anggaran nagori.
Pendamping Desa memberikan pemaparan mendalam terkait kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat menekankan alokasi anggaran yang lebih besar pada program pemberdayaan masyarakat, bukan semata pembangunan fisik.
“Minimal 30 persen Dana Desa harus diarahkan untuk pemberdayaan kesejahteraan masyarakat, seperti penguatan UMKM, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi lokal. Ini bukan pilihan, tetapi kewajiban regulatif,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan harus terbuka dan dapat diawasi masyarakat guna mencegah penyimpangan.
MUSRENBANGDES SEBAGAI FORUM STRATEGIS PERENCANAAN PARTISIPATIF
Musrenbangdes merupakan bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan nagori, sekaligus penjabaran RPJM Desa. Forum ini bertujuan menyepakati RKP Desa 2026 serta menyusun usulan pembangunan yang akan dibawa ke tingkat kecamatan.
Tujuan utama Musrenbangdes antara lain :
- Menyepakati arah dan prioritas pembangunan nagori satu tahun ke depan.
- Menggali potensi dan sumber daya pembangunan desa.
- Menyatukan persepsi seluruh elemen masyarakat terkait prioritas pembangunan.
- Menyelaraskan program nagori dengan kebijakan pemerintah daerah dan pusat.
- Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pembangunan desa.
Forum kemudian memasuki sesi inti dengan mendengarkan aspirasi dari perwakilan Gamot di setiap huta. Selain perbaikan jalan usaha tani, berbagai usulan strategis mengemuka, antara lain:
- Peningkatan fasilitas Posyandu dan layanan kesehatan ibu-anak.
- Pelatihan keterampilan bagi pemuda dan petani.
- Perbaikan sarana pendidikan nagori.
- Dukungan modal bagi usaha mikro dan kecil.
- Penguatan sistem keamanan lingkungan.
Setiap usulan dibahas secara terbuka dan dinilai berdasarkan dampak sosial, ekonomi, dan kemampuan pendanaan. Hasilnya, usulan disusun berjenjang dalam skala prioritas untuk dimasukkan ke dalam RKP Desa 2026.
Musrenbangdes ditutup oleh Perwakilan Camat Hatonduhan Edy Subagio, yang mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat. Ia menegaskan komitmen kecamatan untuk mengawal dan menyinkronkan usulan nagori di tingkat yang lebih tinggi.
“Pembangunan yang baik lahir dari perencanaan yang jujur dan partisipatif. Kecamatan siap mendukung agar program yang disepakati benar-benar terealisasi,” ujarnya.
Harapan besar pun disampaikan warga, khususnya petani, agar hasil Musrenbangdes tidak berhenti di atas kertas, tetapi diwujudkan secara nyata demi peningkatan kesejahteraan.
Dengan semangat kolaborasi dan arah kebijakan yang semakin tajam, Musrenbangdes Nagori Jawa Tongah II diharapkan menjadi pijakan kuat menuju nagori yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera di tahun-tahun mendatang.
(Bang Aziz)
