Pematangsiantar – Suasana ketidaknyamanan menyelimuti lingkungan pemerintahan Kota Pematangsiantar. Bukan hanya isu-isu umum yang mewarnai dinamika pemerintahan, tetapi juga munculnya dugaan praktik jual beli jabatan dan proyek yang melibatkan oknum-oknum yang mengaku dekat dengan Walikota Wesli Silalahi. Dugaan ini menimbulkan keresahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat.
Sejumlah ASN, khususnya mereka yang berdedikasi tinggi dan berupaya mensukseskan visi-misi Walikota dan Wakil Walikota, merasa terganggu dengan ulah oknum-oknum tersebut.
Salah seorang ASN di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Pematangsiantar bahkan mengungkapkan kekecewaannya.
“Udah resah, dan risih terkait ulah orang itu bang. Apa lagi Robert Pardede dan Temaner Silalahi itukan mantan ASN. Jadi sangat memalukan tingkah mereka dengan tawarin jabatan pada ASN pemko yang ngaku dekat pada walikota, mereka taunya kalau ASN ini selalunya siap bekerja dimanapun asalkan perintah tugas dari bapak Walikota, jadi jangan buat malu ASN atau Walikota lah mereka,” ujarnya dengan nada kecewa.
Dugaan keterlibatan Robert Pardede dan Temaner Silalahi, yang disebut-sebut sebagai mantan ASN dan mengaku dekat dengan Walikota, semakin mempertebal bayangan gelap tersebut. Mereka diduga menawarkan jabatan kepada ASN dengan mengatasnamakan Walikota.
Tidak hanya itu, keduanya juga diduga terlibat dalam praktik jual beli proyek kepada beberapa rekanan atau kontraktor.
Praktik yang dinilai merugikan dan merusak citra pemerintahan ini diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang merasa memiliki kedekatan dengan Walikota, mungkin karena peran mereka sebagai tim sukses pada pilkada lalu. Kedekatan ini, alih-alih digunakan untuk membangun pemerintahan yang baik, justru disalahgunakan demi keuntungan pribadi.
Kegaduhan yang ditimbulkan oleh dugaan praktik jual beli jabatan dan proyek ini tentunya berdampak negatif terhadap kinerja ASN dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Diharapkan Walikota Wesli Silalahi dapat mengambil sikap tegas untuk menghentikan aksi-aksi oknum tersebut dan memberikan rasa aman bagi ASN yang bekerja dengan jujur dan profesional. Langkah tegas perlu diambil untuk membersihkan pemerintahan dari praktik-praktik yang merusak moralitas dan integritas. (Tim)
Editor Redaksi : @01
