Simalungun : Dikutip dari media PENA24JAM.COM pada 11 Juli 2025 mengungkap temuan mengkhawatirkan terkait dugaan transaksi keuangan ilegal yang diduga berhubungan dengan pencopotan mendadak Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Kabupaten Simalungun.
Dalam laporan itu disebutkan adanya transfer dana dari seorang rekanan proyek irigasi persawahan ke rekening atas nama CF, yang diduga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Simalungun. Nomor rekening yang disebutkan adalah 5349xxxxxxxxx535.
Yang mencurigakan, transfer tersebut terjadi sekitar tiga bulan sebelum pencopotan Kadistan. Fakta ini memicu kecurigaan publik terhadap praktik gratifikasi atau korupsi yang mungkin telah merasuki proses pengadaan proyek di Simalungun. Meski jumlah dana yang ditransfer belum terungkap, penolakan rekanan untuk menyebutkan nominal semakin mempertebal dugaan adanya upaya menutupi aliran dana yang bisa menjadi bukti penting.
Pasca pencopotan, posisi rekanan semakin terjepit. Mereka kini menuntut pengembalian uang muka atau setidaknya mendapatkan proyek irigasi sebagai kompensasi. Situasi ini mencerminkan ketidakjelasan sistem pengadaan proyek di Simalungun dan memperlihatkan celah besar dalam mekanisme pengawasan pemerintah daerah, celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyalahgunaan wewenang.
Upaya awak media PENA24JAM.COM dalam artikel tersebut telah mengonfirmasi hal ini kepada pihak terkait, termasuk CF dan Sekretaris Dinas Pertanian Simalungun, Heppy Nora Saragih, pada 10 Juli 2025, gagal membuahkan hasil. Diamnya pejabat-pejabat ini justru memunculkan persepsi publik tentang adanya upaya sistematis menutup-nutupi praktik yang melanggar hukum dan etika pemerintahan.
Kondisi ini mendesak adanya investigasi menyeluruh, independen, dan transparan oleh aparat penegak hukum. Penyelidikan harus menjawab pertanyaan mendasar: Apakah transaksi tersebut bagian dari dugaan praktik korupsi atau gratifikasi..? Adakah kaitannya dengan pencopotan Kadistan? Dan bagaimana pengawasan proyek pemerintah di Simalungun dapat diperkuat untuk mencegah pengulangan kasus serupa?
Jika investigasi ditunda atau diabaikan, dampaknya akan fatal. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan terkikis, penegakan hukum akan kehilangan kredibilitas, dan stabilitas Simalungun terancam. Pemerintah Kabupaten Simalungun harus bertindak cepat untuk memastikan akuntabilitas semua pihak terkait. Keberhasilan dalam mengungkap kasus ini akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di tingkat daerah.
Hanya dengan langkah tegas dan transparan, kepercayaan publik dapat dipulihkan, dan Kabupaten Simalungun bisa terhindar dari krisis yang lebih dalam.
📝 Tim/Redaksi
