ANEWS-Chanel : Masyarakat Nagori Banjar Hulu, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, kembali menggelar aksi damai pada Senin (02/06/2025), kali ini di depan kantor Bupati Simalungun.
Aksi ini merupakan demonstrasi lanjutan yang menuntut pergantian kepala desa (Pangulu) dan penuntutan hukum terhadap Pangulu Banjar Hulu yang diduga melakukan penyelewengan anggaran dana desa tahun 2024.
Meskipun telah dilakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi 1 DPRD Kabupaten Simalungun, hingga saat ini belum terlihat tindakan nyata yang memuaskan masyarakat.
Ketidakpuasan ini juga terlihat dari aksi serupa yang pernah dilakukan sebelumnya di depan Kejaksaan Negeri Simalungun. Walaupun pihak Kejaksaan telah melakukan pemeriksaan, masyarakat tetap menuntut pergantian Pangulu dan proses hukum yang transparan dan adil.
Aksi damai di depan kantor Bupati Simalungun disambut oleh Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Simalungun. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat menyampaikan tuntutan tegas mereka, pemberhentian Pangulu Banjar Hulu dari jabatannya dan penuntutan hukum yang segera dan berdasarkan bukti-bukti penyelewengan yang telah dilaporkan.
Tuntutan ini didasarkan pada dugaan penyelewengan anggaran dana desa yang telah dilaporkan sebelumnya. Detail dugaan penyelewengan tersebut belum dipublikasikan secara luas, namun aksi damai berulang kali yang dilakukan oleh masyarakat menunjukkan tingkat keparahan permasalahan serta kekecewaan mereka terhadap lambannya proses penegakan hukum dan kurangnya responsif dari pemerintah daerah.
Keberlanjutan aksi damai ini mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Ketidakpuasan masyarakat menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah Kabupaten Simalungun, khususnya pihak yang berwenang dalam menangani kasus ini, diharapkan dapat merespon tuntutan masyarakat secara serius, mempercepat proses hukum yang sedang berjalan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Nagori Banjar Hulu.
Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sangat bergantung pada bagaimana kasus ini ditangani dan bagaimana keadilan ditegakkan. Kegagalan untuk memberikan solusi yang adil dan transparan dapat memicu potensi konflik sosial yang lebih besar di kemudian hari.
Oleh karena itu, langkah-langkah konkrit dan responsif dari pemerintah daerah sangatlah dibutuhkan. (TS)
Editor Redaksi : A01
