Medan, 3 Juli 2025 – Kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Sumatera Utara diwarnai ketegangan setelah terjadi adu pendapat antara Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Insiden tersebut terjadi saat pembahasan melebar ke isu lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II, Kamis (3/7).
Ketegangan bermula ketika Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, mengungkapkan keresahan pemerintah daerah terkait sulitnya penyelesaian masalah lahan eks HGU dan sengketa pertanahan.
Deddy Sitorus menanggapi dengan menyarankan agar isu tersebut dibahas pada forum terpisah, mengingat keterbatasan waktu kunjungan yang difokuskan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Tanggapan Deddy tersebut memicu reaksi Gubernur Bobby yang menyatakan ketidakpuasan. Ia bahkan mengajak para kepala daerah yang hadir untuk meninggalkan pertemuan jika persoalan lahan eks HGU tidak mendapat perhatian.
Situasi memanas saat Deddy Sitorus menanggapi sikap Bobby dengan menyebut Gubernur Sumut “baperan” (bawa perasaan). Pernyataan tersebut ia sampaikan kepada wartawan usai rapat. “Lah gimana sih, gubernur kok baperan,” ujarnya.
Deddy menjelaskan, masalah lahan eks HGU sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ATR/BPN.
Menurutnya, pembahasan tidak bisa dilakukan secara tuntas dalam pertemuan singkat. “Jangan sampai diskusi teknis berubah menjadi persoalan emosional,” katanya.
Anggota Komisi II lainnya, Longki Djanggola (Fraksi Gerindra), mendukung pernyataan Deddy. Longki menilai Bobby Nasution salah menafsirkan maksud rekannya. “Pak Deddy tidak menolak aspirasi. Hanya saja isu eks HGU ini terlalu kompleks untuk dibahas dalam waktu terbatas,” kata Longki. Ia juga menegaskan agenda kunjungan telah dijadwalkan khusus untuk membahas PNBP.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dalam rekaman yang diperoleh wartawan, turut meluruskan maksud Deddy. Rifqinizamy menyebut pihaknya siap memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan kementerian terkait agar masalah eks HGU dapat dibahas lebih komprehensif.
“Apa yang disampaikan Pak Gubernur tetap menjadi masukan bagi kami. Namun persoalan ini memang memerlukan forum khusus dengan melibatkan instansi terkait,” ujar Rifqinizamy.
Peristiwa ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Insiden tersebut juga menjadi pengingat bahwa penyampaian aspirasi harus mempertimbangkan konteks agenda dan keterbatasan waktu agar diskusi tetap produktif dan kondusif.
Tim Redaksi
