Simalungun – Komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis data terus diperkuat Pemerintah Kecamatan Huta Bayu Raja. Usai melaksanakan apel pagi, Camat Huta Bayu Raja Ferry Risdoni Sinaga, SH, MH memimpin rapat koordinasi terkait data statistik bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang berlangsung di Ruang Harungguan Kantor Camat Huta Bayu Raja. Senin (15/06/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para Pangulu, Lurah, perangkat nagori, serta petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memberikan pemaparan dan arahan terkait pentingnya pengelolaan data statistik yang akurat, valid, dan terbarukan sebagai dasar dalam penyusunan berbagai program pembangunan pemerintah.
Suasana rapat berlangsung penuh perhatian dan antusias. Para peserta mengikuti setiap materi yang disampaikan petugas BPS, mengingat data statistik saat ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur hingga program perlindungan sosial bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Camat Huta Bayu Raja Ferry Risdoni Sinaga, SH, MH menegaskan bahwa kualitas pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Menurutnya, data yang tidak akurat dapat berdampak pada kurang tepatnya perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan.
“Data merupakan fondasi utama dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Karena itu, saya mengajak seluruh Pangulu, Lurah, dan perangkat nagori untuk serius mengikuti arahan yang disampaikan oleh petugas BPS. Mari kita bersama-sama mendukung proses pendataan yang berkualitas agar menghasilkan data yang benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujar Camat.
Lebih lanjut, Camat menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga ditentukan oleh ketepatan data yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Menurutnya, data statistik yang akurat akan membantu pemerintah dalam memetakan kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, menentukan prioritas pembangunan, serta memastikan bahwa berbagai bantuan dan program pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Dalam rapat tersebut, petugas BPS menjelaskan berbagai mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan validasi data yang harus dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab. Selain itu, para peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah nagori, dan BPS agar proses pendataan dapat berjalan efektif dan menghasilkan data yang berkualitas.
Diskusi dan sesi tanya jawab turut mewarnai jalannya rapat. Para Pangulu dan perangkat nagori memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai masukan serta kendala yang selama ini dihadapi dalam proses pendataan di wilayah masing-masing. Melalui dialog yang konstruktif tersebut diharapkan dapat tercipta kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan pendataan ke depan.
Camat Ferry Risdoni Sinaga juga mengingatkan bahwa akurasi data bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan hingga tingkat nagori dan kelurahan. Oleh sebab itu, sinergi dan komunikasi yang baik harus terus dibangun guna memastikan setiap data yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat.
“Kita harus memiliki semangat yang sama untuk menghadirkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang baik, maka kebijakan yang lahir juga akan semakin tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kecamatan Huta Bayu Raja menunjukkan komitmennya dalam mendukung program statistik nasional sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis data. Langkah ini diharapkan mampu menjadi pondasi yang kuat dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Huta Bayu Raja.
Dengan terjalinnya kolaborasi yang baik antara pemerintah kecamatan, pemerintah nagori, kelurahan, serta Badan Pusat Statistik, diharapkan kualitas data yang dihasilkan semakin baik sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dalam merancang berbagai program pembangunan yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat. (M.Siahaan)
