SIMALUNGUN – Bertahun-tahun menghadapi kondisi jalan kabupaten yang rusak berat tanpa kunjung mendapat penanganan memadai, masyarakat bersama para pengusaha di kawasan Buntu Turunan akhirnya memutuskan untuk tidak lagi hanya menunggu. Mereka membentuk Asosiasi Peduli Jalan Buntu Turunan sebagai wadah perjuangan bersama guna mempercepat perbaikan ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Huta III Parbeokan hingga Huta VII Nabolak Baru.
Dalam musyawarah yang berlangsung penuh semangat di Aula Kantor Nagori Buntu Turunan, Tiru Manurung dipercaya untuk memimpin asosiasi tersebut. Bersama sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, dan pelaku usaha, ia mendapat amanah mengoordinasikan gerakan swadaya, termasuk menggalang dukungan dan dana dari masyarakat maupun para pengusaha yang peduli terhadap kondisi jalan tersebut.
Pembentukan asosiasi ini berangkat dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi ruas jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Di berbagai titik, badan jalan mengalami kerusakan berat dengan lubang-lubang besar, permukaan yang tidak rata, dan genangan air saat hujan. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serta memperlambat distribusi hasil pertanian dan kegiatan ekonomi warga.
Menurut Tiru Manurung, jalan tersebut merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Setiap hari, jalan itu dilalui petani, pedagang, pelajar, hingga kendaraan yang membawa hasil perkebunan. Namun hingga kini, masyarakat masih merasakan kondisi jalan yang dinilai belum mendapatkan penanganan sesuai harapan.
“Kami tidak ingin terus mengeluh tanpa berbuat sesuatu. Karena itu kami bersama masyarakat dan para pengusaha sepakat bergerak. Kami akan mencari dana secara swadaya agar jalan ini dapat diperbaiki secara bertahap. Memang mungkin belum bisa mulus seluruhnya, tetapi paling tidak kerusakannya bisa dikurangi sehingga masyarakat dapat melintas dengan lebih aman,” ujar Tiru Manurung.
Ia menegaskan, gerakan yang dilakukan bukan untuk menggantikan tanggung jawab pemerintah, melainkan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap fasilitas umum yang sangat vital. Menurutnya, gotong royong merupakan budaya yang harus terus dijaga, terlebih ketika masyarakat menghadapi persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Asosiasi Peduli Jalan Buntu Turunan juga berharap Pemerintah Kabupaten Simalungun dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi ruas jalan tersebut. Mereka menilai pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperlancar arus barang dan jasa, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan.
Selain menggalang dana, asosiasi akan melakukan komunikasi dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar rekonstruksi jalan tersebut dapat menjadi prioritas pembangunan. Masyarakat berharap adanya sinergi antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan warga sehingga solusi permanen dapat segera diwujudkan.
Namun demikian, apabila berbagai upaya penyampaian aspirasi tidak mendapatkan respons atau tindak lanjut yang memadai, Tiru Manurung menyatakan bahwa masyarakat bersama Asosiasi Peduli Jalan Buntu Turunan berencana menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Simalungun. Aksi tersebut, menurutnya, akan dilakukan secara tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk penyampaian aspirasi agar kondisi jalan yang telah lama dikeluhkan masyarakat mendapat perhatian nyata.
“Kami berharap aksi itu tidak perlu terjadi. Harapan kami sederhana, pemerintah hadir dan memberikan solusi. Jalan ini adalah jalan kabupaten yang setiap hari digunakan masyarakat. Kami ingin pemerintah mendengar suara rakyat dan bersama-sama mencari jalan keluar terbaik,” tegas Tiru Manurung.
Bagi masyarakat Buntu Turunan, jalan yang layak bukan sekadar sarana transportasi, melainkan penopang utama aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Karena itu, mereka berharap gerakan swadaya yang kini dimulai dapat menjadi pemantik hadirnya perhatian dan langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat.
(Tim)
