SIMALUNGUN — Kondisi kebun kelapa sawit milik PTPN IV Regional 2, tepatnya Afdeling 6 Kebun Tinjowan, menuai sorotan. Hasil pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah blok produksi tampak tidak terawat, dipenuhi semak belukar, pelepah sawit kering bergantungan, serta tanaman kayu liar tumbuh subur di sekitar pohon sawit.
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan standar pemeliharaan perkebunan dan berpotensi menghambat pertumbuhan tanaman. Keberadaan gulma dan tanaman liar dapat mengganggu serapan unsur hara, meningkatkan risiko hama penyakit, serta berdampak langsung pada penurunan produktivitas dan hasil panen.
Dalam jangka panjang, pembiaran kondisi kebun seperti ini dikhawatirkan berujung pada kerugian perusahaan negara dan menurunnya kontribusi sektor perkebunan terhadap pendapatan negara.
“Seharusnya perawatan rutin seperti pembersihan gulma, penunasan pelepah, dan pengendalian tanaman liar dilakukan secara berkala. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, jelas menghambat pertumbuhan sawit,” ujar seorang pekerja kebun yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Temuan di lapangan ini memunculkan pertanyaan serius terkait realisasi anggaran perawatan kebun. Setiap tahun, PTPN IV diketahui mengalokasikan dana untuk kegiatan pemeliharaan tanaman, meliputi rawat jalan, rawat piringan, hingga pengendalian gulma.
Namun, kondisi faktual di Afdeling 6 Kebun Tinjowan justru mengindikasikan lemahnya pelaksanaan teknis dan pengawasan lapangan, sehingga fungsi anggaran pemeliharaan dipertanyakan efektivitasnya.
Aktivis perkebunan di Sumatera Utara menilai kondisi tersebut tidak bisa dianggap sepele dan harus segera mendapat perhatian serius manajemen.
“Kalau kebun negara dibiarkan seperti hutan kecil, publik wajar bertanya: ke mana anggaran perawatan itu mengalir? Jangan sampai ada pembiaran sistematis yang pada akhirnya merugikan negara,” tegasnya.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Asisten Afdeling 6 Kebun Tinjowan melalui aplikasi pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan, sehingga menambah tanda tanya atas kondisi kebun yang dinilai terkesan terabaikan.
Situasi ini diharapkan menjadi perhatian serius Manajemen PTPN IV Regional 2, khususnya dalam melakukan evaluasi kinerja jajaran di tingkat afdeling.
Transparansi pengelolaan anggaran, penguatan pengawasan lapangan, serta penegakan disiplin kerja dinilai mutlak diperlukan agar kebun negara dikelola secara profesional dan tidak menimbulkan kerugian berkepanjangan.
Tim Red : TH
