MEDAN + Gerakan Mahasiswa Melawan Oligarki (GEMALAKI) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolda Sumatera Utara pada Rabu, 28 Mei 2025.
Aksi yang disebut sebagai “Jilid 2” ini mendesak Kapolda Sumut untuk mengambil alih dan mengusut tuntas kasus perjudian sabung ayam yang melibatkan seorang anggota DPRD Kabupaten Asahan.
Kasus ini, menurut GEMALAKI, telah berjalan berbulan-bulan namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan, bahkan terkesan dibiarkan menggantung.
Rizky Dhani Munthe, Koordinator Aksi, dalam orasinya menyoroti lambannya penanganan kasus tersebut. Ia menyatakan kekecewaannya atas kebebasan anggota DPRD Asahan yang diduga berperan sebagai fasilitator perjudian sabung ayam.
“Kasus ini bukan hal baru, sudah berbulan-bulan berjalan, namun anggota DPRD Asahan tersebut masih bebas dan tenang. Padahal, menyediakan tempat untuk perjudian adalah tindakan pidana yang memiliki sanksi hukum yang jelas. Namun, kasus ini seolah-olah hilang, redup, atau senyap,” tegas Rizky.
Senada dengan Rizky, Hasri Muda Maruli, Koordinator Lapangan, mencurigai adanya intervensi yang menyebabkan kasus ini mandek.
“Kami menduga Polres Asahan menutup mata, bahkan mungkin telah menerima suap agar kasus ini dihentikan. Ini masalah serius, dan bukan satu-satunya kasus yang mengkhawatirkan di Polres Asahan.
Apakah kasus ini akan bernasib sama seperti kasus-kasus sebelumnya?” ujarnya dengan nada geram.
Ganda Riski Siregar, Ketua GEMALAKI, menambahkan kekecewaannya atas respons yang dianggap normatif dari pihak Polda Sumut. “Aksi jilid 2 ini sama saja dengan aksi pertama. Polda Sumut seakan menutup mata.
Tanggapan mereka hanya akan mempelajari dan mengkonfirmasi ke atasan, lalu surat aksi kami harus masuk Wasidik. Padahal, pemberitahuan aksi sudah disampaikan tiga hari sebelumnya.
Mereka selalu mengatakan ingin mempelajari dulu, seolah-olah malas membaca dan tidak peduli terhadap rakyatnya,” ungkap Ganda.
Ganda juga menyoroti dugaan praktik penegakan hukum yang pilih kasih. “Kami berpikir, Polri saat ini bukan lagi untuk masyarakat, melainkan untuk oligarki dan orang-orang kaya.
Banyak kasus besar yang melibatkan oknum Polri, bahkan dengan jabatan tinggi, yang tidak terungkap. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum,” tambahnya.
Di akhir aksi, GEMALAKI memberikan ultimatum kepada Polda Sumut. “Kami menuntut keras agar permasalahan dan permainan-permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat diusut tuntas.
Kami akan terus menggelar aksi hingga kasus anggota DPRD Asahan tersebut selesai,” tegas GEMALAKI sebelum membubarkan diri secara tertib.
Aksi ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen penegakan hukum di Sumatera Utara. GEMALAKI berharap agar Polda Sumut segera bertindak tegas dan memberikan keadilan bagi masyarakat. (TF)
Editor Redaksi : A01
