ANEWS-Chanel : Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, bersama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Muhammad Bobby Afif Nasution, serta para bupati/walikota se-Sumatera Utara, menghadiri pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI), Muruarar Sirait, di Wisma Mandiri, Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Pertemuan tersebut membahas Program 3 Juta Rumah, khususnya terkait alokasi rumah subsidi di Provinsi Sumatera Utara. Kementerian PKP menetapkan alokasi sebanyak 15.000 unit KPR FLPP subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN) di Sumut sebagai bagian dari target nasional 350.000 unit rumah subsidi tahun 2025—rekor tertinggi sejak program ini diluncurkan.
KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) merupakan program subsidi pemerintah yang memudahkan MBR memiliki rumah pertama melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga rendah dan uang muka ringan.
Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyambut baik program ini dan menginisiasi pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi di daerah, serta memastikan Bank Sumut sebagai penyalur KPR FLPP. Bank Sumut turut mendukung program ini dengan menggratiskan biaya provisi, notaris, dan administrasi bagi penerima subsidi.
Menteri PKP RI, Muruarar Sirait, menegaskan pentingnya dukungan aktif dari kepala daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Ia juga mengingatkan agar program tidak hanya difokuskan kepada ASN atau pekerja formal, tetapi juga menjangkau masyarakat berpenghasilan tidak tetap seperti tukang becak, pedagang, dan sektor informal lainnya.
Menteri PKP mengungkapkan bahwa untuk tahun anggaran 2026, pemerintah telah mengusulkan peningkatan menjadi 500.000 unit rumah subsidi, ditambah renovasi untuk 2 juta rumah tidak layak huni, sebagai bentuk keberlanjutan program perumahan rakyat yang inklusif.
Sebagai wujud komitmen bersama, pertemuan ini juga diisi dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut, disaksikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
Pertemuan ini menandai langkah nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat distribusi rumah subsidi, menghapus biaya administrasi untuk meringankan beban masyarakat, serta memastikan program menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok non-formal dan informal.
Dirilis : Jaenal Fajjry
Editor Redaksi : Bamg Aziz
