SIMALUNGUN – Ketika masyarakat Huta VII Nabolak Baru, Nagori Buntu Turunan, Kecamatan Hatonduhan, sibuk bergotong royong memperbaiki akses jalan utama serta fasilitas lingkungan dan sarana ibadah menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriyah, pertanyaan yang mengemuka justru semakin tajam: di mana peran nyata Pemerintah Kabupaten Simalungun ketika jalan utama menuju Nagori Bosar Nauli yang rusak hingga puluhan tahun…?
Selama dua hari, Sabtu hingga Minggu, 14–15 Februari 2026, warga dari berbagai kalangan turun langsung membawa alat, material, dan tenaga secara swadaya demi membenahi lingkungan yang selama ini dinilai belum tersentuh secara maksimal oleh program pembangunan daerah. Tanpa menunggu proyek ataupun bantuan besar, masyarakat memilih bergerak sendiri agar lingkungan tetap layak dan nyaman digunakan, khususnya untuk aktivitas ibadah menjelang Ramadhan.
Kegiatan gotong royong tersebut difokuskan pada perbaikan jalan utama fasilitas lingkungan dan sarana ibadah yang menjadi pusat aktivitas sosial dan keagamaan warga.
Namun di balik semangat kebersamaan itu, tersimpan sindiran keras terhadap minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap kebutuhan infrastruktur dasar khusus di wilayah Nagori Buntu Turunan Dan Nagori Bosar Nauli.
Tak hanya fasilitas lingkungan, warga juga menyoroti kondisi jalan milik Pemkab yang telah puluhan tahun mengalami kerusakan tanpa perbaikan signifikan. Jalan yang menjadi akses utama masyarakat itu dilaporkan berlubang, rusak, dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan, sehingga menghambat mobilitas warga, aktivitas ekonomi, hingga akses menuju sarana ibadah dan fasilitas umum.
Ironisnya, di tengah kondisi jalan yang rusak menahun tersebut, masyarakat justru kembali mengandalkan gotong royong untuk menutup kekurangan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Situasi ini memperkuat kesan bahwa pembangunan di wilayah tersebut masih belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan daerah.
Dukungan yang ada sejauh adalah berupa bantuan 30 sak semen dari Pangulu Nagori, Roberton Nainggolan, SE, sebagai bentuk stimulan awal bagi kegiatan perbaikan yang dilakukan warga. Sementara itu, sebagian besar kebutuhan material lainnya dipenuhi secara swadaya oleh masyarakat Nabolak Baru.
Roberton Nainggolan, SE menegaskan bahwa gerakan gotong royong yang dilakukan masyarakat bukan sekadar rutinitas menjelang hari besar keagamaan, melainkan lahir dari kebutuhan nyata akibat keterbatasan pembangunan yang dirasakan langsung oleh warga.
“Gotong royong ini muncul karena kondisi di lapangan memang membutuhkan perhatian serius. Mulai dari fasilitas lingkungan hingga kondisi jalan yang sudah lama rusak, semuanya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa kerusakan jalan milik Pemkab yang berlangsung bertahun-tahun menjadi keluhan utama warga, karena hingga kini belum ada perbaikan yang menyeluruh meskipun jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat.
“Jalan ini bukan jalan kecil milik pribadi, tetapi akses umum yang digunakan masyarakat setiap hari. Kalau puluhan tahun rusak tanpa perbaikan yang maksimal, tentu masyarakat merasa perhatian pemerintah daerah masih kurang menyentuh kebutuhan dasar,” tegasnya.
Menurut Roberton, tingginya partisipasi masyarakat dalam gotong royong seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah daerah bahwa masih banyak wilayah yang membutuhkan sentuhan pembangunan konkret, bukan sekadar program administratif atau seremonial.
Ia menegaskan bahwa bantuan dari nagori hanya bersifat stimulan agar kegiatan perbaikan bisa segera berjalan, sementara tanggung jawab utama pembangunan infrastruktur, termasuk jalan milik Pemkab, tetap berada pada pemerintah kabupaten.
“Kalau masyarakat terus menutup kekurangan pembangunan dengan swadaya, ini tidak bisa dijadikan solusi jangka panjang. Gotong royong adalah kekuatan sosial, tetapi bukan alasan untuk membiarkan infrastruktur dasar, seperti jalan, rusak tanpa penanganan serius,” katanya dengan nada kritis.
Tokoh masyarakat setempat juga menyampaikan bahwa kerusakan jalan yang berlangsung selama puluhan tahun menjadi simbol nyata ketimpangan pembangunan di tingkat bawah. Mereka menilai perhatian pemerintah daerah kerap lebih terlihat di wilayah tertentu, sementara daerah yang jauh masih bergulat dengan persoalan infrastruktur dasar.
“Setiap hari masyarakat melewati jalan rusak, tapi perbaikannya belum menjadi prioritas. Akhirnya warga hanya bisa saling membantu dan memperbaiki seadanya,” ungkap salah satu tokoh masyarakat.
Warga berharap Pemkab Simalungun dapat lebih responsif dan turun langsung melihat kondisi riil di lapangan, khususnya terkait jalan milik pemerintah yang rusak menahun serta fasilitas lingkungan yang belum mendapatkan perhatian maksimal.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan daerah seharusnya dirasakan hingga ke tingkat Nagori yang jauh bukan hanya terpusat di wilayah yang mudah dijangkau atau terlihat secara administratif.
Di tengah keterbatasan tersebut, semangat gotong royong warga Huta VII Nabolak Baru justru menjadi tamparan moral bagi pemerintah daerah. Ketika masyarakat harus bergerak sendiri memperbaiki lingkungan dan bertahan dengan akses jalan yang rusak selama puluhan tahun, publik menilai kehadiran pemerintah di tingkat paling bawah masih belum optimal.
Gotong royong yang dilakukan warga bukan hanya simbol kebersamaan, tetapi juga pesan kritik yang tegas: jika masyarakat sudah mampu menutup kekurangan pembangunan secara mandiri, maka sudah seharusnya Pemerintah Kabupaten Simalungun hadir lebih nyata, bukan sekadar dalam wacana, melainkan melalui perbaikan infrastruktur konkret yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok huta. (Tim)
