SIMALUNGUN — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Jefra H. Manurung, S.H., bersama sejumlah anggota DPRD Simalungun lainnya menanggapi secara langsung aksi unjuk rasa ratusan petani Nagori Purba Sari, Kecamatan Tapian Dolok, yang digelar di Kantor Bupati Simalungun dan Gedung DPRD Simalungun di Pematang Raya, Senin (2/2/2026).
Aksi tersebut dilakukan para petani sebagai bentuk protes atas dugaan ketidakadilan dalam pengelolaan lahan eks PT Goodyear seluas sekitar 200 hektare yang saat ini dimanfaatkan sebagai kawasan Kantor Bupati Simalungun. Para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka agar DPRD hadir sebagai wakil rakyat yang menjembatani persoalan tersebut secara adil dan transparan.
Menanggapi tuntutan massa, Wakil Ketua DPRD Jefra H. Manurung, S.H. menegaskan bahwa DPRD Simalungun tidak menutup mata terhadap keluhan petani dan berkomitmen untuk mengawal penyelesaian persoalan secara dialogis serta sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“DPRD hadir untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Apa yang disampaikan para petani hari ini akan kami tindak lanjuti. Prinsip kami jelas, setiap kebijakan harus mengedepankan keadilan, musyawarah, dan keberpihakan kepada rakyat,” ujar Jefra di sela pertemuan dengan perwakilan massa.
Ia menekankan bahwa DPRD akan mendorong pemerintah daerah agar membuka ruang dialog resmi dengan kelompok tani Nagori Purba Sari, terutama terkait keterlibatan mereka dalam Program Ketahanan Pangan Nasional serta kejelasan status dan pemanfaatan lahan yang selama ini dikelola masyarakat.
Sementara itu, massa aksi yang berasal dari Kelompok Tani Mekar Sari, Sari Mutiara, Maju Jaya, dan Gotong Royong, serta didampingi sejumlah organisasi masyarakat sipil, menyampaikan bahwa mereka telah mengelola sekitar 53 hektare lahan selama hampir sepuluh tahun. Mereka menyayangkan tanaman produktif yang telah diusahakan dihancurkan tanpa musyawarah.
Para petani juga menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh program pemerintah, termasuk membayar Pendapatan Asli Daerah (PAD), asalkan diberikan ruang pengelolaan yang sah dan dilibatkan secara resmi.
Saat massa berupaya menyampaikan aspirasi langsung ke Gedung DPRD Simalungun, situasi sempat memanas namun tetap terkendali. Anggota DPRD Simalungun Bernard Damanik bersama beberapa anggota dewan lainnya turut menemui massa dan mengajak perwakilan petani melakukan audiensi.
“Kami mohon maaf atas situasi ini. Mari kita duduk bersama dan mencari solusi terbaik demi kepentingan masyarakat dan daerah,” kata Bernard Damanik.
Hasil pertemuan awal antara perwakilan petani, Asisten I Pemerintah Kabupaten Simalungun, serta unsur DPRD Simalungun menghasilkan komitmen bersama untuk membenahi persoalan pengelolaan lahan dan menindaklanjuti aspirasi petani melalui mekanisme resmi DPRD.
Aksi unjuk rasa berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan pengamanan dari Satpol PP Kabupaten Simalungun serta personel Polres Simalungun hingga massa membubarkan diri dengan damai.
Tim Red : Bang Aziz
