Sumatra Utara – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sumatera Utara, konstelasi politik internal partai semakin mengerucut. Di tengah dinamika tersebut, nama Andar Amin Harahap tampil sebagai figur sentral yang tak hanya kuat secara dukungan, tetapi juga memiliki modal politik berlapis yang jarang dimiliki kandidat lain.
Menguatnya posisi Andar tidak lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari proses politik panjang—menggabungkan pengalaman birokrasi, kepemimpinan daerah, jejaring nasional, serta penguasaan mesin partai di akar rumput. Kombinasi inilah yang menjadikannya dipandang sebagai figur pemersatu dalam lanskap politik Golkar Sumut.
Lahir di Padangsidimpuan, 26 Januari 1982, Andar Amin Harahap membangun karier politiknya dari fondasi kepamongprajaan yang kuat. Pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)—dengan gelar S.S.T.P. (2005) dan Magister Administrasi Publik (2008)—memberinya pemahaman struktural tentang negara, birokrasi, dan tata kelola kekuasaan.
Latar belakang ini membentuk gaya kepemimpinannya yang dikenal rasional, terukur, dan berbasis sistem, sekaligus memberinya keunggulan dalam membaca relasi antara pemerintahan dan kekuatan politik.
Langkah politik Andar memasuki fase penting saat ia terpilih sebagai Wali Kota Padangsidimpuan periode 2013–2018. Di usia muda, ia berhasil mengonsolidasikan kekuasaan di tingkat lokal dan membangun legitimasi politik sebagai kepala daerah pilihan rakyat.
Legitimasi tersebut semakin menguat ketika Andar kembali dipercaya sebagai Bupati Padang Lawas Utara periode 2018–2023. Memimpin dua daerah dengan karakter berbeda menjadikannya figur yang memahami spektrum persoalan Sumatera Utara, dari kawasan perkotaan hingga daerah dengan tantangan pembangunan struktural.
Pengalaman ini memberi Andar basis politik yang kuat di kawasan Tapanuli Bagian Selatan, sekaligus memperluas pengaruhnya di tingkat kabupaten/kota.
Pada Pemilu 2024, Andar melangkah ke level nasional setelah terpilih sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029. Penempatannya di Komisi II DPR RI—komisi strategis yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah—menjadikannya aktor penting dalam irisan kebijakan pusat dan daerah.
Secara politik, posisi ini memperkuat daya tawar Andar, baik di internal Golkar maupun dalam komunikasi dengan pemerintah pusat. Akses nasional tersebut dinilai krusial bagi Golkar Sumut dalam menghadapi agenda-agenda politik lima tahun ke depan.
Di tubuh Partai Golkar, Andar Amin Harahap bukan sekadar pemegang jabatan, melainkan operator politik yang memahami kerja organisasi. Sebagai Ketua DPD II Golkar Kabupaten Padang Lawas Utara, ia terbukti mampu menjaga soliditas kader, mengaktifkan struktur, dan memenangkan kepercayaan internal.
Kemampuan mengelola mesin partai inilah yang menjadi faktor kunci derasnya dukungan dari DPD kabupaten/kota. Hingga menjelang Musda XI, 30 dari 33 DPD pemilik hak suara telah menyatakan dukungan kepada Andar—sebuah angka yang secara politik mencerminkan mayoritas dominan dan legitimasi struktural.
Sejumlah DPD yang sebelumnya berada di luar barisan secara bertahap memilih merapat. Bahkan, beberapa figur potensial di internal Golkar memilih menarik diri dari bursa pencalonan dan menyatakan dukungan terbuka, demi menjaga stabilitas dan soliditas partai.
Dalam berbagai pernyataan, Andar menegaskan bahwa pencalonannya sebagai Ketua Golkar Sumut merupakan bagian dari upaya memperkuat konsolidasi partai pasca-Pemilu dan Pilkada. Ia menekankan pentingnya penguatan struktur hingga tingkat desa serta menyatukan kepentingan daerah dengan arah kebijakan pusat partai.
Dengan pengalaman sebagai kepala daerah dua periode, anggota DPR RI aktif, dan pengurus partai yang menguasai struktur, Andar Amin Harahap dinilai memiliki modal politik lengkap untuk memimpin Golkar Sumatera Utara.
Menjelang Musda XI, peta kekuatan yang relatif stabil dan minim resistensi membuka peluang besar terjadinya pemilihan secara aklamasi. Jika skenario ini terwujud, Andar akan tampil bukan sekadar sebagai pemenang Musda, melainkan sebagai figur konsensus politik yang menandai babak baru kepemimpinan Golkar Sumatera Utara.
Tim Sumut
