MEDAN – Api konflik internal Partai Golkar Sumatera Utara akhirnya meledak ke ruang publik. Penunjukan Ahmad Doli Kurnia (ADK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumut menggantikan Musa Rajekshah alias Ijeck bukan hanya memicu keguncangan organisasi, tetapi juga membuka tabir dugaan konspirasi politik berskala nasional yang menyeret nama elite pusat hingga lingkar kekuasaan Presiden ke-7 RI.
Keputusan DPP Golkar yang tertuang dalam SK Nomor: Skep-132/DPP/GOLKAR/XII/2025 dinilai bukan sekadar rotasi kepengurusan, melainkan operasi politik terencana untuk menyingkirkan figur yang dianggap mengancam peta kekuasaan Pilkada Sumut 2029.
Gelombang protes internal tak terbendung. Sekretaris DPD Golkar Sumut, Ilhamsyah, resmi mengundurkan diri sebagai bentuk perlawanan moral atas pencopotan Ijeck. Ia menyebut keputusan DPP sebagai tindakan sepihak yang mencederai prinsip demokrasi partai dan menghapus prestasi besar yang telah diraih Ijeck selama memimpin.
“Ini bukan soal jabatan, ini soal keadilan dan penghormatan terhadap kinerja. Ada framing sistematis untuk menyingkirkan Ketua Ijeck. Golkar sedang dikelola dengan selera kekuasaan, bukan mekanisme organisasi,” tegas Ilhamsyah di Medan, Kamis (18/12).
Di bawah kepemimpinan Ijeck, Golkar Sumut mencatat lonjakan signifikan perolehan kursi legislatif dan konsolidasi akar rumput yang solid. Fakta ini justru dinilai menjadi alasan utama mengapa ia harus “dipreteli”.
Konflik ini kian panas ketika sejumlah analis dan pengamat politik, termasuk Azhari A.M. Sinik, menyebut adanya intervensi kekuasaan nasional. Nama mantan Presiden Joko Widodo ikut disebut dalam pusaran isu, bersama Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
Narasi yang berkembang: Ijeck harus disingkirkan untuk mengamankan jalan Bobby Nasution menuju Pilkada Sumut 2029.
Ijeck yang secara terbuka telah menyatakan kesiapan maju sebagai calon gubernur dipandang sebagai ancaman nyata bagi Bobby Nasution, gubernur petahana sekaligus menantu Jokowi. Hubungan politik yang dingin antara keduanya memperkuat dugaan bahwa Golkar Sumut harus “diambil alih” lebih awal agar mesin partai tak jatuh ke tangan rival.
“Jika Golkar tetap di bawah kendali Ijeck, maka peta Pilkada 2029 bisa berubah total. Karena itu, pembersihan harus dilakukan dari sekarang,” ujar seorang sumber internal Golkar yang enggan disebutkan namanya.
Masuknya Ahmad Doli Kurnia sebagai Plt Ketua Golkar Sumut bukan tanpa sejarah. Perseteruan lama antara faksi ADK dan Ijeck kini kembali ke permukaan, dengan posisi kekuasaan sebagai taruhannya.
ADK disebut-sebut tengah menyiapkan Hendri Yanto Sitorus, Bupati Labuhanbatu Utara, sebagai figur alternatif untuk merebut kursi Ketua Golkar Sumut secara permanen dalam Musda mendatang.
“Ijeck sedang dikeroyok dari segala arah. Ini bukan lagi konflik internal biasa, tapi orkestrasi politik antara elite partai dan kepentingan kekuasaan keluarga,” ujar sumber tersebut.
Kini, bola panas berada di tangan pemilik suara di tingkat DPC kabupaten/kota. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit: tunduk pada instruksi DPP yang sarat agenda 2029, atau tetap setia pada figur Ijeck yang telah terbukti membesarkan Golkar Sumut dari bawah.
Situasi ini membuat suhu politik Sumatera Utara dipastikan terus memanas hingga Musda awal tahun depan. Golkar Sumut berada di ambang perpecahan terbuka, sementara publik menyaksikan pertarungan brutal antar faksi elite dalam perebutan kendali kekuasaan.
Satu hal yang pasti: Pilkada 2029 di Sumut sedang dipersiapkan sejak hari ini—dan Golkar menjadi medan tempurnya.
(Tim)
