Reses Rony R. Situmorang Berlandaskan UU, Sekolah Jadi Ruang Belajar Demokrasi
SIMALUNGUN – Pelataran SMA Negeri 1 Tanah Jawa, Rabu (11/2/2026), berubah menjadi ruang demokrasi yang hidup. Di teratak yang disiapkan panitia, ratusan siswa, guru, dan komite sekolah menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Ketua Komisi III DPRD Sumatera Utara dari Fraksi NasDem, Rony Reynaldo Situmorang SE, dalam agenda Reses Masa Sidang Ke-II Tahun 2026.
kegiatan ini tidak mengandung unsur politik. Bagi para siswa, momen tersebut menjadi pembelajaran nyata tentang bagaimana demokrasi bekerja.
Dalam pemaparannya, Rony menjelaskan bahwa reses adalah kewajiban konstitusional anggota DPRD, sebagaimana diatur dalam:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya,
- Serta Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anggota DPRD wajib menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Di hadapan para siswa, Rony menjelaskan bahwa demokrasi tidak berhenti di bilik suara saat pemilu. Demokrasi terus berjalan melalui mekanisme seperti reses, musrenbang, dan pengawasan anggaran.
“Adik-adik harus tahu, suara kalian hari ini dicatat secara resmi dan menjadi bagian dari laporan kelembagaan. Inilah cara demokrasi bekerja,” ujarnya.
Penjelasan ini menjadi edukasi politik yang kontekstual bagi para pelajar—bahwa wakil rakyat memiliki kewajiban hukum untuk turun langsung mendengar masyarakat.
Kepala SMA Negeri 1 Tanah Jawa, Ibu Siti Herlina, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai forum ini bukan hanya momentum menyampaikan kebutuhan sekolah, tetapi juga sarana pendidikan karakter bagi siswa.
Secara kewenangan, pendidikan menengah (SMA/SMK) berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi sesuai amanat UU 23 Tahun 2014. Karena itu, forum ini menjadi jalur tepat untuk menyampaikan kebutuhan langsung kepada DPRD Provinsi.
Bagi siswa kelas XII, dialog ini menjadi praktik pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) secara nyata—mereka belajar menyampaikan aspirasi secara santun, argumentatif, dan solutif.
Dalam sesi dialog terbuka, siswa menyampaikan sejumlah kebutuhan:
- Kebutuhan mushola
- Modernisasi laboratorium IPA
- Revitalisasi perpustakaan berbasis digital
- Sarana olahraga dan dukungan kegiatan ekstrakurikuler
- Kegiatan Pensi
Namun lebih dari itu, Rony mengingatkan para siswa bahwa fasilitas yang baik harus diiringi dengan tanggung jawab.
“Kalau nanti fasilitas diperbaiki atau ditambah, tugas kalian adalah menjaga dan memanfaatkannya dengan maksimal. Demokrasi bukan hanya menuntut hak, tetapi juga menjalankan kewajiban,” pesannya.
Pernyataan tersebut menjadi pesan moral bahwa partisipasi publik harus dibarengi kedewasaan dalam merawat hasil pembangunan.
Dalam pertemuan tertutup bersama para guru, dibahas persoalan administratif, peningkatan kompetensi, hingga perawatan bangunan sekolah.
Sebagai Ketua Komisi III yang membidangi keuangan dan aset daerah, Rony menegaskan bahwa setiap aspirasi akan dituangkan dalam laporan resmi reses dan menjadi bahan pembahasan dalam proses penyusunan APBD serta fungsi pengawasan DPRD.
Ia juga menjelaskan kepada para guru dan siswa bahwa setiap kebijakan anggaran harus melalui tahapan perencanaan, pembahasan, hingga persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi.
Penjelasan ini memberi pemahaman bahwa perubahan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui mekanisme hukum dan tata kelola yang terstruktur.
Kegiatan ini meninggalkan kesan mendalam. Para siswa tidak hanya berbicara tentang fasilitas, tetapi juga belajar bahwa:
- Aspirasi harus disampaikan dengan data dan alasan jelas
- Wakil rakyat memiliki kewajiban hukum untuk menindaklanjuti
- Kebijakan publik lahir dari proses dialog dan penganggaran
Selanjutnya dilakukan pertemuan ditutup dan foto bersama, diacara ini ada pelajaran yang tertinggal yang jauh lebih berarti. Di SMA Negeri 1 Tanah Jawa, demokrasi tidak lagi menjadi teori di buku pelajaran—ia hadir nyata di halaman sekolah.
Dari Tanah Jawa, pesan itu ditegaskan kembali :
Pendidikan membentuk karakter, dan demokrasi membentuk kesadaran. Keduanya berjalan berdampingan demi masa depan Sumatera Utara.
Tim Red : A01
