SIMALUNGUN – Persoalan kematian ternak, penahanan sapi dan kambing, hingga terbatasnya akses penggembalaan memicu aksi damai puluhan peternak di depan Kantor Kebun PTPN 4 Dolok Ilir, Kabupaten Simalungun, Selasa (11/11/2026).
Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Relawan Pengembala Sapi Baik Budi dari Kecamatan Dolok Batunanggar dan Kecamatan Bandar Huluan datang membawa sejumlah tuntutan kepada manajemen perusahaan. Mereka meminta persoalan yang selama ini membebani kehidupan peternak segera diselesaikan, bukan sekadar dijawab dengan janji.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan jajaran Polres Simalungun yang dipimpin langsung Kapolres Simalungun AKBP Hendri Nufia Barus. Meski menyuarakan tuntutan secara tegas, aksi berjalan damai dan tertib.
Dalam orasinya, Selamat Riadi menegaskan bahwa ternak bukan sekadar hewan peliharaan, melainkan aset ekonomi dan sumber penghidupan keluarga peternak. Karena itu, kematian ternak di areal perkebunan maupun penahanan hewan tanpa penyelesaian yang jelas telah menimbulkan kerugian dan keresahan masyarakat.
“Ternak merupakan aset bagi keluarga kami. Kejadian selama ini mengakibatkan lembu masyarakat mati di areal kebun dan penahanan ternak di lokasi kebun ini berdampak langsung terhadap kehidupan kami sebagai peternak,” tegas Selamat Riadi.
LIMA TUNTUTAN: GANTI RUGI, USUT DUGAAN PERACUNAN HINGGA EVALUASI MANAJEMEN
Suara masyarakat semakin tegas melalui penyampaian tuntutan yang dibacakan Indrajid Damanik. Ada lima persoalan utama yang diminta segera ditangani oleh manajemen Kebun PTPN 4 Dolok Ilir.
Pertama, masyarakat mendesak penyelesaian ganti rugi ternak warga secara nyata dan terukur. Mereka menginginkan kejelasan tanggung jawab atas kerugian yang dialami para peternak.
Kedua, meminta pendataan bersama terhadap warga yang ternaknya diduga mati akibat peracunan. Pendataan dinilai penting agar jumlah ternak, pemilik, serta kerugian dapat diketahui secara jelas dan tidak menimbulkan persoalan baru.
Ketiga, mendesak pengusutan tuntas dugaan peracunan ternak di Afdeling 4 dan Afdeling 5. Masyarakat juga meminta adanya aturan serta kepastian akses penggembalaan melalui kesepakatan tertulis yang disaksikan pemerintah setempat.
Keempat, meminta pemulihan kesempatan usaha bagi pelaku UMKM, khususnya agar masyarakat kembali diperbolehkan berjualan di sekitar bahu jalan perumahan staf Dolok Ilir.
Kelima, mendesak pemeriksaan dan evaluasi terhadap Manager, Askep, serta Asisten Afdeling terkait dugaan kelalaian yang berkaitan dengan kematian ternak di areal perkebunan.
“Kami masyarakat menyampaikan kepada pihak manajemen Kebun PTPN 4 Dolok Ilir ada lima tuntutan kami,” ujar Indrajid Damanik.
Warga Laras Soroti Penahanan Ternak dan Pertanyakan Plasma 20 Persen
Persoalan serupa juga disuarakan perwakilan masyarakat Bandar Huluan, Laras, Irwansyah Sirait. Ia meminta PTPN 4 Kebun Laras menghentikan penahanan ternak dan pungutan yang menurut masyarakat tidak memiliki dasar yang jelas.
Tidak hanya itu, warga menuntut pengembalian sapi dan kambing yang ditahan kepada pemiliknya, kepastian akses untuk menggembalakan ternak, serta penghentian tindakan intimidasi terhadap peternak.
Masyarakat juga meminta perusahaan menghentikan tindakan yang berpotensi membahayakan ternak warga dan memberikan perhatian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.
Satu hal lain yang turut menjadi sorotan adalah pertanyaan masyarakat mengenai realisasi plasma 20 persen.
“Kami menuntut pengembalian sapi dan kambing yang ditahan kepada pemiliknya, sepakati akses untuk angon lembu dan hentikan intimidasi terhadap peternak, hentikan tindakan yang berpotensi membahayakan ternak warga dan berikan perhatian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan serta mempertanyakan plasma 20 persen,” tegas Irwansyah Sirait.
Manajemen PTPN 4 Diberi Tenggat Tujuh Hari
Menanggapi gelombang tuntutan tersebut, Manager GM Unit 3 PTPN 4, Raja Purba, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan diteruskan dan ditanggapi oleh pihak manajemen.
Dalam kesepakatan bersama perwakilan massa aksi, pihak perusahaan menyatakan akan memberikan jawaban dalam waktu tujuh hari ke depan.
Namun, masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan jawaban administratif. Mereka menantikan langkah konkret, terutama terkait penyelesaian ganti rugi ternak, kejelasan nasib hewan yang ditahan, kepastian akses penggembalaan, serta penyelesaian persoalan UMKM dan tuntutan lainnya.
Kini, komitmen tujuh hari tersebut menjadi perhatian masyarakat. Apakah seluruh tuntutan akan dijawab dengan solusi nyata atau kembali berhenti pada sebatas janji?
Yang jelas, persoalan ini membutuhkan keterbukaan, kejelasan tanggung jawab, dan penyelesaian yang adil. Hubungan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat sekitar tidak seharusnya dibangun melalui ketegangan, melainkan melalui komunikasi, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta tanggung jawab bersama.
(Tim)
