MEDAN : Rencana kunjungan Dirut Telkomsel, Dian Siswarini, ke Sumatera Utara telah memicu gelombang penolakan dari para pelaku usaha mikro, khususnya pedagang konter pulsa dan data. Kehadirannya, yang seharusnya menjadi agenda internal perusahaan, justru diwarnai protes keras dari Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) Sumut dan jaringan konter di berbagai daerah, mulai dari Medan, Binjai, Tanjungbalai, Padangsidimpuan, Kabanjahe hingga Asahan.
Protes ini dipicu oleh kebijakan Telkomsel yang dianggap merugikan UMKM digital, terutama peluncuran paket 3 GB all operator. Para pedagang konter menilai kebijakan ini sebagai bentuk pengabaian peran mereka sebagai garda depan distribusi pulsa dan data, yang selama ini menjadi mitra Telkomsel. Mereka merasa kebijakan tersebut mengancam keberlangsungan usaha mereka dan menciptakan persaingan yang tidak sehat.
Ketua DPD KNCI Sumut, Rudi Irawan, menegaskan penolakan ini bukan semata-mata karena pribadi Dirut Telkomsel, melainkan karena kebijakan perusahaan yang dinilai tidak adil. Ia menekankan bahwa para pelaku konter bukan anti-perubahan, tetapi menolak perubahan yang membuat mereka tersingkir dari ekosistem bisnis. Sentimen serupa diungkapkan oleh koordinator daerah lainnya, seperti Yohanes Firdaus Manullang (Medan), Parancis Sipangkar (Binjai), Aidi Zikri Pane (Tanjungbalai), Marbun (Padangsidimpuan), Fredi (Kabanjahe), dan Tommy (Asahan). Mereka bersatu suara menuntut Telkomsel menghentikan kebijakan sepihak dan mendengarkan aspirasi dari para pelaku usaha kecil.
Aksi penolakan ini ditandai dengan pemasangan spanduk dan poster di berbagai konter dengan kalimat-kalimat protes seperti: “Tolak 3 GB All Operator, Hancurkan UMKM!”, “Dirut Telkomsel Jangan Datang ke Sumut Jika UMKM Diperlakukan Tidak Adil”, dan “Kami Konter Rakyat, Bukan Musuh Korporasi”. Muhammad Rizky Dalimunte dari Sahabat Outlet bahkan menyebut kebijakan Telkomsel sebagai bentuk “kolonialisasi digital versi baru” yang mengabaikan kontribusi UMKM digital sebagai kekuatan distribusi Telkomsel sebelumnya.
KNCI Sumut menyerukan evaluasi nasional terhadap pola bisnis operator telekomunikasi dan mendesak pemerintah untuk hadir menengahi konflik ini. Mereka menekankan perlunya regulasi yang menyeimbangkan ekosistem bisnis, bukan didominasi oleh korporasi tunggal. Sekjen KNCI, Budi Gerald, memperingatkan bahwa jika Telkomsel mengabaikan aspirasi mereka, gerakan penolakan ini akan meluas ke provinsi lain.
Hingga saat ini, Telkomsel belum memberikan tanggapan resmi. Namun, peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi semua pemangku kepentingan tentang pentingnya transformasi digital yang inklusif dan adil, agar kemajuan teknologi tidak melukai masyarakat kecil. Pemerintah diharapkan tidak berpihak pada satu sisi dan memperhatikan keseimbangan ekosistem ekonomi digital. Suara protes dari konter-konter kecil ini bukanlah sekadar protes biasa, melainkan cerminan ketidakadilan yang perlu segera diatasi. (Tim/Red)
Editor Redaksi : A01
