SIMALUNGUN – Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Simalungun, Selasa (10/11/2026), di Gedung DPRD Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto, SE, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora, Asisten Administrasi Umum Roganda Sihombing, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur terkait, insan pers, LSM, dan undangan lainnya.
Dalam penyampaian nota pengantarnya, Bupati Anton Achmad Saragih menegaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2027 merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah. Anggaran tersebut harus dikelola secara terarah, transparan, akuntabel, serta mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Penyusunan APBD tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan prioritas kebijakan nasional, di antaranya swasembada pangan, peningkatan kualitas pendidikan, program Makan Bergizi Gratis, serta pembenahan infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Simalungun juga menghadapi tantangan keterbatasan kemampuan fiskal. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Berdasarkan surat Kementerian Keuangan tertanggal 29 September 2026, alokasi TKD Kabupaten Simalungun untuk Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.844.329.797.000, mengalami penurunan sebesar Rp88.459.299.000 dibandingkan alokasi tahun 2026.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Adapun proyeksi struktur keuangan Kabupaten Simalungun dalam Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 meliputi:
- Pendapatan daerah sebesar Rp2.403.592.358.120.
- Belanja daerah sebesar Rp2.417.177.381.532.
- Defisit anggaran sebesar Rp13.585.023.412.
- Penerimaan pembiayaan sebesar Rp17.585.023.412.
- Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.000.000.000.
Bupati menekankan bahwa prinsip utama dalam penyusunan APBD 2027 adalah pendapatan yang realistis, belanja yang berkualitas, pembiayaan yang terukur, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen perencanaan keuangan tahunan, tetapi harus menjadi instrumen nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan.
“APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap program dan rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati.
Ia juga berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara komprehensif, konstruktif, lancar, dan tepat waktu sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Simalungun berkomitmen mewujudkan APBD yang sehat secara fiskal, tepat sasaran, efisien, dan akuntabel. Tantangan penurunan transfer pusat diharapkan tidak mengurangi semangat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu menjadi fondasi pembangunan yang berkelanjutan sekaligus mempercepat terwujudnya visi “Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju.”
Dengan demikian, tantangan fiskal yang dihadapi bukan hanya menjadi persoalan pengelolaan anggaran, tetapi juga momentum untuk memperkuat efektivitas belanja daerah agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
(ANews Chanel)
