APINDO Bahas Strategi Meningkatkan Ekonomi Sumut.
Medan, — Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tantangan dan Hambatan Serta Strategi Meningkatkan Ekonomi Sumatera Utara”, pada Selasa (24/6) di Theater Room DPP APINDO Sumut, Gedung Jati Junction Lantai 25, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan Timur.
FGD ini bertujuan menggali akar persoalan yang dihadapi para pengusaha di Sumut, termasuk kendala perizinan, premanisme, hingga tingginya biaya logistik.
Wakil Ketua DPP APINDO Sumut, Ng Pin Pin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini merupakan inisiatif dari Kapolda Sumut dan menjadi wadah penting untuk menampung langsung keluhan dan masukan dari pelaku usaha.
“FGD ini forum strategis untuk menggali informasi langsung dari pengusaha. Saat ini, berbagai persoalan seperti perizinan yang rumit, regulasi yang tidak sinkron, hingga biaya logistik yang tinggi, menjadi tantangan besar dunia usaha. Melalui diskusi ini, kami ingin menemukan akar masalahnya,” ujar Ng Pin Pin.
Berbagai Perspektif Narasumber
FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain:
- Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut, Iman Gunadi, M.Sc., Ph.D.
- Kepala BPTN Medan, Muhardi Akbar
- Pelaku usaha, Ir. Sugianto Makmur
- Kepala Dinas PMPTSP Sumut, Dr. H. Faisal Arif Nasution, S.Sos., M.Si.
- Akademisi USU, Dr. Arif Rahman, S.E., M.Ec.Dev.
- Kanit III Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Poldasu, AKP Dr. Rismanto J. Purba, S.H., M.H., M.Kn.
Deputi Kepala BI Sumut, Iman Gunadi, menjelaskan bahwa ketidakpastian global masih menjadi tantangan, terutama bagi daerah seperti Sumut yang bergantung pada ekspor komoditas. Konflik di Timur Tengah turut mendorong peningkatan biaya, yang berdampak langsung pada sektor usaha.
“Inflasi Sumut hingga Mei masih terkendali, dan daya beli masyarakat cukup baik. Namun, dampak eksternal seperti perang dan harga komoditas tetap perlu diwaspadai,” ungkap Iman.
Sementara itu, Kepala Dinas PMPTSP Sumut, Faisal Arif Nasution, mengungkapkan bahwa target investasi tahun ini sebesar Rp53 triliun. Pada triwulan I, realisasi sudah mencapai Rp17,4 triliun. Ia menekankan potensi kawasan strategis seperti KEK, KIM, dan kawasan pariwisata sebagai daya tarik investasi.
“Masalah perizinan sering kali terkait pemenuhan dokumen. Pengusaha biasa menggunakan konsultan, namun kita perlu mengetahui dokumen apa yang belum lengkap. FGD ini jadi kanal penting untuk menginventarisasi masalah tersebut,” jelas Faisal.
Pelaku usaha, Ir. Sugianto Makmur, menyampaikan kondisi di lapangan yang semakin sulit. Ia menyebut bahwa banyak pengusaha mengalami penurunan omzet yang signifikan, meski indikator ekonomi seperti inflasi terlihat stabil.
“Kami para pengusaha di lapangan sedang hancur-hancuran. Masalah kami bukan hanya birokrasi, tapi juga teknis. Tolong, jangan ganggu pengusaha yang sedang berjuang,” tegasnya.
Akademisi USU, Dr. Arif Rahman, merekomendasikan tiga strategi peningkatan ekonomi Sumut:
- Pemerataan dan penguatan SDM sesuai kebutuhan dunia usaha.
- Pembangunan pusat inovasi daerah berbasis komoditas unggulan.
- Pembentukan Forum Inovasi Sumut yang melibatkan perguruan tinggi, asosiasi usaha (APINDO, Kadin), dan pemerintah daerah.
Kepala BPTN Medan, Muhardi Akbar, menjelaskan bahwa lembaganya memiliki wewenang dalam pengawasan tata niaga impor, distribusi barang, hingga perdagangan dalam dan luar negeri, sesuai Permendag 55 Tahun 2022.
Sementara itu, AKP Dr. Rismanto J. Purba dari Ditreskrimsus Polda Sumut menegaskan komitmen kepolisian dalam menciptakan rasa aman bagi para investor.
“Penegakan hukum bukan bertujuan memenjarakan, tapi menjaga stabilitas. Jika kamtibmas terjaga, ekonomi bisa tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” pungkasnya.
Tim Redaksi
