SIMALUNGUN – Di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya berbagai tantangan sosial, Pemerintah Kabupaten Simalungun memperkuat pembinaan wawasan kebangsaan sebagai benteng menjaga persatuan, toleransi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Pemkab Simalungun menggelar Sosialisasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Simalungun Tahun 2026 di Gedung MUI, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Simalungun, Eka Candra Jeremian Barus, yang hadir mewakili Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih.
Sosialisasi ini melibatkan perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) se-Kabupaten Simalungun. Mereka diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, memperkuat nasionalisme, serta menjaga keharmonisan masyarakat di tengah keberagaman.
Dalam laporan panitia, Hormauli Purba menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurutnya, penguatan wawasan kebangsaan harus terus dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran kolektif dalam menjaga persatuan, mempererat solidaritas sosial, serta menangkal berbagai pengaruh negatif yang berpotensi merusak kerukunan.
Bupati: Semangat Kebangsaan Jangan Hanya Menjadi Slogan
Dalam sambutan tertulis Bupati Simalungun yang dibacakan Kepala Badan Kesbangpol, Dr. H. Anton Achmad Saragih menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Bupati menegaskan, pembinaan wawasan kebangsaan semakin penting di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi yang menghadirkan tantangan serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama antara lain menurunnya semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air, berkembangnya paham radikalisme dan intoleransi, penyebaran berita bohong atau hoaks, melemahnya kepedulian sosial dan semangat gotong royong, hingga potensi konflik antarkelompok yang dipicu persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
“Semangat kebangsaan tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari,” demikian pesan Bupati.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga persatuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan, melainkan kewajiban seluruh elemen masyarakat.
Ormas dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Strategis
Bupati juga menekankan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan insan pers sebagai mitra pemerintah sekaligus garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Menurutnya, nilai-nilai kebangsaan harus hidup dalam tindakan nyata, bukan sekadar dipahami melalui teori atau disampaikan dalam forum sosialisasi.
Pengamalan Pancasila, sikap saling menghormati, toleransi antarumat beragama, kepedulian sosial, serta semangat gotong royong harus dimulai dari lingkungan keluarga, organisasi, hingga kehidupan masyarakat luas.
“Mari kita jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan sebagai alasan untuk terpecah belah. Kita harus terus menumbuhkan sikap saling menghormati, menjaga kerukunan, mengedepankan musyawarah, serta memperkuat semangat gotong royong,” ajak Bupati.
Hadirkan Narasumber dari Pemerintah, TNI, dan Akademisi
Untuk memperkaya pemahaman peserta, kegiatan tersebut menghadirkan tiga narasumber dari unsur pemerintah, TNI, dan akademisi.
Mereka adalah Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Muhammad Andri Simatupang, S.STP., M.Si.; Letda Inf. Bernat H. Panjaitan dari Kodim Simalungun; serta akademisi Universitas Simalungun Dr. Bismar Sibuea, M.Pd.
Ketiga narasumber memberikan pemaparan mengenai penguatan ideologi Pancasila, pembentukan karakter bangsa, serta pentingnya membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan.
Peserta juga diajak memahami dan mengamalkan empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Persatuan Harus Dijaga dengan Tindakan Nyata
Melalui kegiatan ini, Pemkab Simalungun berharap wawasan kebangsaan tidak berhenti sebagai pengetahuan formal atau kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi karakter dan pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Sebab, keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama, bukan dijadikan sumber perpecahan.
Penguatan wawasan kebangsaan secara berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan masyarakat Simalungun yang semakin toleran, memiliki solidaritas sosial yang kuat, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan maupun isu-isu yang berpotensi memecah belah.
Pada akhirnya, menjaga keutuhan bangsa dimulai dari kesadaran setiap warga untuk menghormati perbedaan, menjaga persaudaraan, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok.
Berbeda bukan berarti bermusuhan. Bersatu bukan berarti harus sama. Itulah semangat kebangsaan yang harus terus dirawat demi Simalungun yang aman, damai, rukun, dan harmonis. (JF)










