SIMALUNGUN – Polemik keberadaan usaha pengumpulan getah karet milik Riyan di Kelurahan Aman Sari, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, mulai mendapat titik terang. Tokoh masyarakat setempat angkat bicara memberikan klarifikasi atas pemberitaan media online dan aksi demonstrasi yang sebelumnya digelar di Kantor Bupati Simalungun.
Tokoh masyarakat Kelurahan Aman Sari, H. Sukamto, menegaskan bahwa pada prinsipnya masyarakat tidak keberatan dengan keberadaan usaha pengumpulan getah karet tersebut, sepanjang pengelolaannya tidak mengganggu kenyamanan warga dan tetap memperhatikan ketentuan lingkungan hidup.
Menurut Sukamto, persoalan saluran limbah sebelumnya telah ditangani melalui koordinasi antara Lurah Aman Sari, Camat Dolok Batu Nanggar, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun pada September 2026.
Penanganan tersebut bahkan telah dituangkan dalam berita acara Nomor 600.4.16/23.09/Linghup/2026.
Namun demikian, masyarakat tetap berharap pemilik usaha tidak mengabaikan kebersihan lingkungan, kenyamanan warga sekitar, serta kewajiban memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang berlaku.
Warga Tegaskan Tidak Beri Kuasa untuk Aksi Demonstrasi
Hal yang menjadi perhatian dalam klarifikasi tersebut adalah terkait aksi demonstrasi di Kantor Bupati Simalungun.
Perwakilan masyarakat Aman Sari menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih. Mereka juga menegaskan tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak mana pun untuk mengatasnamakan atau mewakili masyarakat Kelurahan Aman Sari dalam aksi demonstrasi tersebut.
Pernyataan ini menjadi penegasan penting agar aspirasi masyarakat tidak dicampuradukkan dengan kepentingan pihak lain.
Di sisi lain, masyarakat turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun atas perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya pengaspalan jalan di wilayah Kelurahan Aman Sari yang dinilai memberikan manfaat bagi aktivitas warga.
Pengusaha Bantah Dugaan Kongkalikong dan Upeti
Sementara itu, Riyan selaku pemilik usaha pengumpulan getah karet secara tegas membantah dugaan adanya kongkalikong maupun pemberian upeti kepada Lurah Aman Sari dan Camat Dolok Batu Nanggar.
Riyan bahkan menyampaikan permohonan maaf kepada kedua pejabat tersebut atas pernyataan yang dinilai telah menimbulkan kesalahpahaman.
Terkait legalitas usaha, Riyan menjelaskan bahwa dirinya sedang mengurus persyaratan perizinan secara mandiri melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Ia juga berencana berkonsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Simalungun guna memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian perizinan dengan ketentuan yang berlaku.
Tak Hanya Klarifikasi, Camat Turun Langsung Periksa Lokasi
Sebagai tindak lanjut atas persoalan yang berkembang, Camat Dolok Batu Nanggar, Siti Aminah Siregar, didampingi Sahrinan Purba, memimpin peninjauan langsung ke lokasi gudang pengumpulan getah karet.
Peninjauan tersebut menyasar kondisi gudang serta saluran pembuangan limbah untuk melihat langsung situasi di lapangan, sekaligus menindaklanjuti informasi mengenai dugaan bau dan pencemaran lingkungan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut tokoh masyarakat sekaligus Ketua LPM, H. Sukamto, kepala lingkungan, serta masyarakat sekitar.
Langkah turun langsung ini menjadi penting agar persoalan tidak hanya diselesaikan melalui pernyataan atau saling bantah, tetapi juga berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Kepentingan Warga dan Kepatuhan Lingkungan Harus Diutamakan
Polemik gudang karet di Aman Sari kini membutuhkan penyelesaian yang transparan, objektif, dan tidak merugikan masyarakat.
Klarifikasi tokoh masyarakat maupun bantahan pengusaha merupakan bagian dari penjelasan para pihak. Namun, persoalan dugaan gangguan lingkungan dan kelengkapan perizinan tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan serta verifikasi oleh instansi berwenang.
Sebab, keberadaan usaha ekonomi di tengah permukiman masyarakat tidak boleh mengesampingkan hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.
Usaha boleh berjalan, ekonomi masyarakat boleh tumbuh, tetapi aturan harus dipatuhi dan lingkungan tidak boleh menjadi korban.
Kini, publik menantikan tindak lanjut pemerintah terkait hasil peninjauan tersebut, sehingga polemik gudang karet di Aman Sari benar-benar mendapatkan penyelesaian yang adil, bukan sekadar berhenti pada klarifikasi.
ANEWS-Chanel









