SIMALUNGUN – Kapolres Simalungun AKBP Dr. Hendri Nupia Dinka Barus, S.H., S.I.K., M.M., bersama sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polres Simalungun melakukan kunjungan silaturahmi kepada Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, S.E., M.M., Kamis (24/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Simalungun, Jalan Sutomo, Kecamatan Pematang Raya, tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergitas antara Polres Simalungun dan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sekaligus mendukung kelancaran pelayanan publik.
Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba mengatakan, Kapolres bersama rombongan berangkat menuju Kantor Bupati sekitar pukul 09.30 WIB. Silaturahmi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga selesai.
“Silaturahmi ini merupakan wujud nyata Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yang berintegritas dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar AKP Verry Purba saat dikonfirmasi pukul 13.10 WIB.
Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi langkah awal Kapolres dalam membangun komunikasi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun, khususnya Bupati, sehingga koordinasi terkait perkembangan wilayah dapat dilakukan secara lebih efektif.
Komunikasi lintas instansi dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan yang menjadi salah satu faktor pendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres Simalungun Kompol Imam Alriyuddin, S.H., M.H., Kasat Intelkam AKP Tombor Marbun, S.H., Kasat Reskrim AKP Wisnugraha Paramaartha, S.T.K., S.I.K., CPHR, CBA, Kasat Narkoba AKP Charles Hartono Nababan, S.H., M.H., serta Kasat Lantas AKP Priska Susana, S.H.
Sementara dari Pemerintah Kabupaten Simalungun hadir Sekda Mixnon Andreas Simamora, S.IP., M.Si., Asisten I Albert Rismawanto Saragih, S.IP., M.Si., Kaban Kesbangpol Eka Candra Jeramin Barus, S.Mn., M.M., Kasat Pol PP Eduward Girsang, S.STTP., M.Si., dan Kepala BPKPD Simson Tambunan, S.STTP., M.Si.
AKP Verry Purba menjelaskan, pertemuan tersebut juga menjadi sarana memperkuat hubungan kelembagaan dalam menghadapi berbagai dinamika wilayah, baik di bidang keamanan, sosial, pemerintahan maupun kepentingan masyarakat.
“Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, persoalan seperti konflik sosial, pelayanan publik, sengketa kepentingan, dan dinamika kebijakan dapat berkembang menjadi gangguan Kamtibmas apabila tidak diantisipasi dan ditangani secara terpadu,” katanya.
Ia menyebutkan, komunikasi lintas instansi diperlukan agar perkembangan yang berpotensi mengganggu stabilitas dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Hal tersebut dinilai penting mengingat Kabupaten Simalungun memiliki wilayah yang luas dengan karakter masyarakat serta kepentingan yang beragam. Persoalan lokal dapat berkembang menjadi persoalan lebih besar apabila bersinggungan dengan kelompok masyarakat, kepentingan ekonomi, kebijakan pemerintah maupun isu yang menjadi perhatian publik.
“Informasi dari perangkat daerah mengenai perkembangan sosial dan pemerintahan menjadi bahan penting bagi Polres dalam melakukan deteksi dini. Sebaliknya, informasi Kamtibmas dari Polri dapat membantu pemerintah daerah mengantisipasi dampak keamanan dari suatu persoalan,” jelasnya.
Kehadiran Kesbangpol dan Satpol PP, lanjutnya, memiliki relevansi dalam pemantauan dinamika sosial-politik serta ketertiban umum. Sementara BPKPD berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.
Di sisi lain, fungsi Intelkam, Reskrim, Narkoba dan Lantas juga memiliki keterkaitan dengan stabilitas wilayah, terutama dalam mengantisipasi perkembangan sosial, tindak pidana, penyalahgunaan narkotika serta aktivitas masyarakat yang membutuhkan pengaturan dan pengamanan.
Ke depan, sejumlah dinamika seperti persoalan pelayanan masyarakat, sengketa lahan, konflik kepentingan dan perkembangan pemerintahan masih berpotensi memengaruhi situasi Kamtibmas.
Selain itu, perkembangan informasi di media sosial juga dapat mempercepat penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Karena itu, langkah yang kami tekankan adalah memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi dengan Pemkab, mengoptimalkan koordinasi dengan Kesbangpol, Satpol PP dan perangkat daerah terkait untuk deteksi dini, serta segera memverifikasi setiap isu yang berpotensi menimbulkan keresahan,” tutur AKP Verry Purba.
Ia menambahkan, fungsi Intelkam akan terus memantau dinamika kelompok masyarakat, isu pemerintahan dan perkembangan informasi di ruang publik sebagai bahan peringatan dini bagi pimpinan.
Komunikasi langsung antara pimpinan Polres dan Pemerintah Kabupaten Simalungun juga akan terus dipertahankan, disertai koordinasi teknis antarperangkat daerah sesuai kebutuhan.
Kegiatan silaturahmi berlangsung aman, tertib dan kondusif. Melalui penguatan sinergi tersebut, Polres Simalungun berharap berbagai persoalan dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing sebelum berkembang menjadi konflik terbuka, sehingga stabilitas Kamtibmas dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. (Tim)
