SIMALUNGUN – Keluhan masyarakat mengenai kerusakan Jalan Provinsi Sumatera Utara di Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, yang selama ini menjadi persoalan bagi pengguna jalan, mulai menemukan titik terang.
Sejumlah ruas jalan yang menghubungkan Pematangsiantar–Hatonduhan–Mandoge, Kabupaten Asahan, kini mulai memasuki tahap pekerjaan. Aktivitas alat berat terlihat melakukan penanganan pada badan jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan. Kamis (08/09/2026).
Perbaikan ini menjadi perhatian masyarakat karena ruas tersebut bukan sekadar jalur penghubung antardaerah. Jalan itu menjadi akses penting bagi warga untuk bekerja, berdagang, mengangkut hasil pertanian, bersekolah, hingga menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.
Di balik munculnya penanganan tersebut, persoalan jalan rusak di Hatonduhan sebelumnya telah disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Dua wakil rakyat yang disebut turut menyerap aspirasi tersebut adalah Timbul Jaya Sibarani, SH, Ketua Komisi D DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, serta Rony Reynaldo Situmorang, SH., MIP, Ketua Komisi C DPRD Sumut dari Fraksi NasDem. Data resmi DPRD Sumut juga mencatat Timbul Jaya sebagai Ketua Komisi D dan Rony sebagai Ketua Komisi C pada periode berjalan.
Timbul Jaya Sibarani sebelumnya melaksanakan reses di Nagori Buntu Turunan, Kecamatan Hatonduhan. Sementara Rony Reynaldo Situmorang melaksanakan kegiatan reses di Buntu Bayu, Kecamatan Hatonduhan.
Dari pertemuan dengan masyarakat tersebut, kondisi infrastruktur jalan menjadi salah satu persoalan yang disampaikan. Aspirasi mengenai ruas jalan provinsi yang rusak kemudian dimasukkan dalam daftar kebutuhan pembangunan untuk mendapatkan perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Bukan Sekadar Mendengar, Aspirasi Jalan Rusak Dibawa ke Tingkat Provinsi
Bagi masyarakat Hatonduhan, persoalan jalan rusak bukan sekadar persoalan kenyamanan berkendara.
Ketika jalan penghubung utama mengalami kerusakan, dampaknya langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Kendaraan harus melintasi permukaan jalan yang tidak ideal, perjalanan menjadi kurang nyaman, sementara aktivitas masyarakat yang bergantung pada kelancaran transportasi ikut terdampak.
Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa persoalan jalan masuk dalam pembicaraan ketika wakil rakyat turun ke tengah masyarakat.
Dalam reses di Nagori Buntu Turunan, Timbul Jaya Sibarani menerima langsung keluhan masyarakat mengenai kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Hatonduhan.
Sebagai Ketua Komisi D DPRD Sumut yang membidangi pembangunan, posisi Timbul Jaya juga berkaitan dengan isu-isu pembangunan infrastruktur daerah. Dalam sejumlah agenda DPRD Sumut, ia tercatat memimpin Komisi D dalam pembahasan berbagai persoalan pembangunan dan infrastruktur.
Aspirasi dari Hatonduhan tersebut kemudian menjadi bagian dari daftar persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah provinsi.
Di tempat berbeda, Rony Reynaldo Situmorang juga mendengar keluhan masyarakat ketika melaksanakan reses di Buntu Bayu.
Dengan demikian, persoalan jalan Hatonduhan tidak hanya muncul dalam satu pertemuan. Keluhan mengenai akses yang sama disampaikan masyarakat kepada wakil rakyat di dua titik reses berbeda.
Dua Reses, Satu Aspirasi: Jalan Provinsi Harus Ditangani
Apa yang dilakukan kedua anggota DPRD tersebut penting dilihat dari rangkaian prosesnya.
Masyarakat menyampaikan persoalan.
Wakil rakyat mendengar dan mencatat.
Aspirasi kemudian dibawa menjadi bahan usulan pembangunan.
Dan kini, sejumlah ruas jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat mulai memasuki tahap pekerjaan.
Tentu, pelaksanaan pembangunan jalan merupakan kewenangan pemerintah dan perangkat teknis terkait. Namun, proses penyerapan aspirasi melalui reses menjadi salah satu jalur bagi kebutuhan masyarakat untuk masuk ke dalam pembahasan pembangunan daerah.
Di sinilah peran kedua wakil rakyat tersebut menjadi sorotan.
Timbul Jaya Sibarani membawa suara masyarakat Hatonduhan melalui reses di Buntu Turunan, sementara Rony Reynaldo Situmorang menyerap keluhan serupa dari masyarakat Buntu Bayu.
Keduanya berada di komisi yang berbeda, tetapi persoalan yang disampaikan masyarakat bertemu pada satu kebutuhan yang sama: perbaikan akses jalan provinsi di Hatonduhan.
Kini Alat Berat Mulai Bekerja
Setelah sebelumnya hanya menjadi keluhan yang disampaikan masyarakat, kondisi di lapangan kini mulai berubah.
Alat berat telah berada di lokasi. Badan jalan mulai ditangani dan sejumlah ruas memasuki tahapan pekerjaan.
Pemandangan tersebut menjadi perkembangan yang dinantikan warga.
Namun, bagi masyarakat, kehadiran alat berat baru merupakan awal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kualitas pekerjaan setelah proyek tersebut selesai.
Masyarakat tentu tidak ingin jalan yang telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat.
Karena itu, perhatian kini bergeser dari sekadar “kapan diperbaiki” menjadi “bagaimana hasil perbaikannya.”
Peran Wakil Rakyat Belum Selesai Saat Pekerjaan Dimulai
Dimulainya pekerjaan juga bukan berarti tugas pengawasan selesai.
Justru ketika pembangunan telah berjalan, pengawasan menjadi semakin penting. Masyarakat membutuhkan jalan yang benar-benar layak, bukan sekadar jalan yang terlihat selesai dari kejauhan.
Kualitas material, proses pengerjaan, ketepatan titik penanganan hingga penyelesaian pekerjaan menjadi hal yang patut diperhatikan.
Aspirasi masyarakat juga tidak seharusnya berhenti setelah anggaran tersedia atau alat berat masuk ke lokasi.
Wakil rakyat yang sebelumnya menerima keluhan masyarakat diharapkan tetap mengikuti perkembangan hingga pekerjaan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Dalam konteks inilah, peran Timbul Jaya Sibarani dan Rony Reynaldo Situmorang menjadi bagian dari rangkaian aspirasi jalan Hatonduhan yang kini mulai terlihat hasil penanganannya di lapangan.
Jalan Diperbaiki, Harapan Ekonomi Ikut Bergerak
Ruas Siantar–Mandoge bukan hanya tentang aspal, batu dan alat berat.
Di sepanjang jalur tersebut terdapat masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya pada kelancaran akses transportasi.
Hasil pertanian harus dibawa keluar. Barang kebutuhan harus masuk. Anak-anak berangkat sekolah. Pedagang menjalankan aktivitasnya. Masyarakat bepergian untuk bekerja dan memenuhi berbagai kebutuhan.
Karena itu, ketika jalan membaik, manfaatnya tidak berhenti pada pengguna kendaraan.
Jalan yang baik berarti konektivitas yang lebih lancar dan membuka ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat untuk bergerak lebih baik.
Kini masyarakat Hatonduhan menunggu satu hal: pekerjaan tersebut benar-benar selesai dengan kualitas yang baik dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Aspirasi yang dahulu disampaikan di meja reses kini telah berhadapan dengan tantangan berikutnya, yakni memastikan pembangunan di lapangan benar-benar menjawab keluhan masyarakat.
Sebab ukuran keberhasilan sebuah aspirasi bukan ketika usulan itu dicatat, melainkan ketika masyarakat akhirnya merasakan perubahan nyata di tempat mereka hidup.
Dan untuk Hatonduhan, perubahan itu kini mulai terlihat dari jalan provinsi Siantar–Mandoge yang perlahan mulai digarap.
(Tim Redaksi)
